Jokowi Groundbreaking PLTA di Kaltara, Pasok Listrik Industri Hijau
Presiden Joko Widodo memulai konstruksi Pembangkit Listrik Tenaga Air atau PLTA Mentarang Induk hari ini. PLTA tersebut dirancang sebagai salah satu sumber energi untuk Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional atau KIPI di Kalimantan Utara.
Presiden Widodo menilai integrasi PLTA Mentarang dan KIPI bukan hal yang mudah. Pasalnya, jarak antara kedua lokasi tersebut mencapai sekitar 300 kilometer.
"Membutuhkan anggaran yang tidak kecil atau senilai US$ 2,6 miliar. Kalau dirupiahkan kira-kira Rp 40 triliun. Sebuah nilai yang sangat besar," kata Presiden Jokowi dalam saluran resmi Sekretariat Presiden, Rabu (1/3).
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan pasokan energi dari PLTA Mentarang akan membuat barang yang diproduksi di KIPI makin kompetitif. Ini karena industri yang berada di KIPI akan menghasilakn produk hijau dengan emisi karbon yang rendah.
Namun Jokowi menargetkan konstruksi PLTA Mentarang akan lebih lama dibandingkan pembangunan KIPI. Sebagai informasi, KIPI ditargetkan mulai berproduksi pada awal 2024, sedangkan PLTA Mentarang baru dapat rampung pada 2029.
Pembangunan PLTA Mentarang merupakan konsorsium antara perusahaan lokal dan asal Malaysia, yakni PT Kayan Hydropower Nusantara. Secara rinci, Kayan Hydropower merupakan perusahaan patungan antara PT Kayan Patria Pratama dan Sarawak Energy Berhad.
"Saya lebih senang karena ini dikerjakan oleh konsorsium Indonesia dan Malaysia. Hal ini menunjukkan bahwa kita siap sebagai saudara serumpun betul-betul bisa bekerja sama," kata Jokowi.
Seperti diketahui, Kayan Patria merupakan konglomerasi di bidang pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan logistik dengan pengalaman lebih dari 40 tahun. Sementara itu, Sarawak Energy telah berdiri pada 100 tahun yang lalu dengan pengalaman pengembangan PLTA di Sarawak sejak 35 tahun yang lalu.
Mantan Wali Kota Solo ini mencatat energi dari PLTA Mentara akan menggerakkan beberapa industri di KIPI, seperti kendaraan listrik atau EV, baterai EV, aluminium, dan petrokimia. "Kemarin saya cek kawasan industrinya siap, sehingga begitu disambung itulah masa depan Indonesia," kata Presiden Jokowi.
Meski demikian, Jokowi mengakui penggunaan energi hijau perlu waktu transisi dari energi konvensional saat ini. Dengan demikian, biaya produksi pabrik-pabrik di KIPI diharapkan dapat tetap kompetitif nantinya saat menggunakan energi hijau.
Jokowi berpendapat industri berbasis produk hijau pada akhirnya akan melakukan produksi di KIPI. Oleh karena itu, Kepala Negara berniat mengikuti perkembangan konstruksi KIPI per hari agar tidak meleset dari target 2024.
"Ini yang akan menjadi kekuatan kawasan industri Indonesia di Kalimantan Timur," ujar Presiden Widodo.
Berdasarkan laman resmi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, ada empat entitas yang mengelola KIPI, yakni PT Kalimantan Industrial Park Indonesia, PT Kawasan Industri Kawasan Indonesia, PT Industri Strategis Indonesia, dan PT Kayan Patria Propertindo. Rencana nilai investasi secara menyeluruh sebesar Rp 1.800 triliun.
