ADB Dukung Konversi PLTU ke Energi Terbarukan Jadi Bagian JETP
Asian Development Bank atau ADB mendukung rencana penggunaan kembali pembangkit listrik tenaga batu bara di Indonesia menjadi energi baru dan terbarukan
Sebelumnya, PLN mengajukan proyek konversi pembangkit listrik tenaga diesel menjadi pembangkit listrik tenaga gas dan uap atau PLTGU. Perusahaan pelat merah ini berharap usulan ini menjadi bagian dari rencana investasi komprehensif pendanaan Just Energy Transition Partnership Investment atau JETP yang ditargetkan rampung pada 16 Agustus 2023.
Deputy Country Director ADB, Said Zaidansyah mengatakan sampai saat ini lingkup proyek dalam program pendanaan iklim JETP masih disusun. Meski demikian, dalam substansinya kemungkinan mencakup pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU batu bara.
Menurut Said, ADB juga membuka peluang investasi lanjutan pada pengembangan pembangkit yang mendukung langkah dekarbonisasi, seperti pembangkit listrik tenaga energi baru dan terbarukan atau EBT.
"Konversi PLTU batu bara menjadi energi terbarukan kami dukung karena bagian dari energy transition mechanism," kata Said di Djakarta Theater pada Sabtu (24/6).
ADB menilai pemerintah Indonesia cukup berkomitmen untuk memperbaiki iklim investasi pada proyek pengembangan pembangkit EBT. Sikap tersebut membuat para investor dan pemberi pinjaman internasional tertarik untuk menamkan modal di dalam negeri.
Menurut Said, hal itu tercermin dari komitmen penyaluran dana JETP senilai US$ 20 miliar atau sekitar Rp 310 triliun yang dijanjikan oleh Amerika Serikat (AS), Jepang, serta beberapa negara G7 plus Denmark, Norwegia, dan Uni Eropa.
Nominal tersebut lebih tinggi dari setoran modal transisi energi JETP di Vietnam dan Afrika Selatan yang masing-masing bernilai US$ 15 miliar dan US$ 8 miliar. "Artinya ada komitmen dari pemerintah dan komunitas asing internasional dan ada trust kepada Indonesia," ujar Said.
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan proyek penurunan emisi yang hampir dipastikan mendapat dana JETP adalah rencana dedieselisasi pembangkit BBM menjadi PLTGU.
Dadan meyakini pencairan dana JETP untuk program dedieselisasi pembangkit listrik diproyeksikan bakal mengalir lancar. Pasalnya, pemerintah dan PLN sudah memulai tahap lelang proyek konversi PLTD.
PLN menargetkan konversi PLTD menjadi PLTGU dapat beroperasi secara komersial pada 2027. Dedieselisasi tahap awal itu dibagi menjadi dua klaster, yakni Klaster Sumatra, Kalimantan, Jawa - Madura dan Klaster Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara.
"Proyek dedieselisasi malah itu yang diusulkan PLN untuk mendapat dukungan finansial lebih awal karena memang proyeknya sudah berjalan, sudah ada lelang. Jadi dananya tinggal masuk," kata Dadan di Kantor Kementerian ESDM pada Senin (19/6).
ADB juga telah menandatangani nota kesepahaman untuk pensiun dini PLTU Cirebon-1 yang berkapasitas 660 megawatt (MW) melalui pendanaan senilai US$ 250-300 juta atau setara Rp 3,8-4,6 triliun lewat energy transition mechanism.
Pemerintah telah meresmikan Kantor Sekretariat JETP pada 16 Februari 2023, bertempat di Gedung Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM. Sekretariat JETP sudah mulai beroperasi dengan ditunjuknya Kepala Sekretariat dan beberapa anggota Project Management Officer.
Tugas utama sekretariat JETP dalam enam bulan pertama, yakni melakukan koordinasi dengan kelompok kerja hingga penyusunan CIP yang ditarget selesai paling lambat pada Agustus 2023.
Dalam menjalankan tugasnya, Sekretariat JETP didukung oleh lima kelompok kerja yang berasal dari lembaga independen. Kelima kelompok kerja ini memiliki tugas yang berbeda-beda mulai dari soal teknis, kebijakan, pendanaan, transisi berkeadilan, serta elektrifikasi dan efisiensi energi.
International Energy Agency (IEA) berperan sebagai ketua Pokja Teknis yang didukung oleh IESR, Rocky Mountain Institute, Bank Dunia, dan PLN. Sementara itu, Pokja Kebijakan dipimpin oleh World Bank.
Lebih lanjut, Pokja Pendanaan diketuai oleh ADB. Sedangkan Pokja Transisi Berkeadilan dipimpin oleh Organisasi global UNDP dan World Resource Institute sebagai ketua Pokja Elektrifikasi dan Efisiensi Energi.
