SKK Migas Kaji Skema Kontrak Bagi Hasil yang Fleksibel, Rampung 2023
Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) sedang mengkaji kebijakan kontrak bagi hasil migas yang fleksibel, dan ditargetkan rampung akhir 2023. Hal ini bertujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai kawasan investasi hulu migas yang menarik.
Deputi Eksplorasi, Pengembangan, dan Manajemen Wilayah Kerja SKK Migas Benny Lubiantara mengatakan fleksibilitas kontrak bagi hasil tersebut memungkinkan operator memilih antara skema cost recovery atau gross split.
Hal ini dianggap memberikan keuntungan negara dan kontraktor yang lebih adil. Benny menargetkan aturan tersebut bisa rampung sebelum akhir tahun 2023.
"Dari sisi insentif, kami sedang mengkaji fleksibilitas skema gross split ataupun cross recovery yang akan dijadikan dasar kerja sama dengan kontraktor kontrak kerja sama atau KKKS untuk pengembangan lapangan-lapangan yang akan dilelang di masa depan," kata Benny saat menjadi pembicara dalam sesi panel bertajuk Indonesia's Emerging Opportunities: A Call for E&P Companies, seperti dikutip Antara, Kamis (21/9).
Panel tersebut merupakan bagian dari International Convention on Indonesian Upstream Oil and Gas (ICIUOG) 2023 di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Bali, Rabu (20/9).
Tujuan aturan ini untuk mempercepat pengembangan potensi blok migas Indonesia. Hal tersebut penting karena ada dua subsektor yang mempengaruhi industri hulu migas, yaitu eksplorasi dan farm in atau penggunaan lahan yang akan digarap.
Untuk eksplorasi, pemerintah menyediakan data untuk open area kepada investor potensial. SKK Migas juga memiliki beberapa aktivitas lain seperti pembentukan satgas khusus yang membantu dalam kegiatan eksplorasi migas di Indonesia.
