IPP Dukung Bursa Karbon, Akui Emisi Karbon Sektor Listrik Besar
Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI) menyatakan mendukung pelaksanaan bursa karbon Indonesia karena dinilai dapat membantu menurunkan emisi. Apalagi sektor kelistrikan salah satu sektor dengan emisi karbon tertinggi dibandingkan sektor transportasi dan lainnya.
“Karena dari semua sektor, sektor energi ini yang paling menyumbang karbon emisi yang cukup besar selain dari sektor transportasi dan lainnya. Jadi kita sangat mendukung adanya langkah pemerintah atau gebrakan untuk melakukan perdagangan karbon secara terbuka,” ujar Ketua Umum APLSI Arthur Simatupang dalam CNBC Energy Corner, Selasa (3/10).
Arthur mengatakan, sebelum pemerintah resmi meluncurkan bursa karbon tersebut, para pengusaha pembangkit listrik di Indonesia sudah melakukan diskusi bersama dengan para pelaku untuk berkolaborasi dalam penerapan bursa karbon.
“Sebelum diluncurkan, kami (pengusaha pembangkit listrik) sudah ada diskusi secara langsung dengan pemilik karbon, baik yang memiliki surplus ataupun defisit untuk dapat melakukan perdagangan karbon secara langsung,” kata dia.
Selain itu, dia mengatakan dengan diluncurkannya bursa karbon tersebut pihaknya juga melihat bahwa ada kesempatan terbuka secara voluntary untuk pelaku usaha bisa membukakan perdagangan dan juga menjadi insentif agar kegiatan usahanya menjadi lebih rendah karbon dan lebih ramah lingkungan.
Arthur menilai, adanya bursa karbon Indonesia tersebut merupakan langkah yang positif dan memiliki potensi yang cukup besar. Sehingga bisa mendukung program transisi energi di Tanah Air. Meskipun, partisipasinya masih kurang banyak.
“Kami memang masih menunggu partisipasi dari banyak pelaku usaha khususnya dari sektor energi, dalam hal ini sektor energi yang diutamakan adalah sub sektor kelistrikan,” ujarnya.
Arthur menuturkan, pilihan Indonesia untuk mendorong adanya transisi energi sudah sangat tepat. Pasalnya dengan begitu, Indonesia bisa mengejar ketertinggalannya dari negara-negara maju supaya pertumbuhan ekonomi di RI bisa mencapai lebih 5%.
