ESDM: Pensiun Dini PLTU Kalau Ada Pendanaan dan Tak Ganggu Sistem
Kementerian ESDM telah menyiapkan beberapa program pengembangan energi baru terbarukan sebagai strategi jangka panjang ketenagalistrikan yang tercantum dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN).
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman P. Hutajulu mengatakan pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara tidak menjadi prioritas dalam pembahasan RUKN.
“Pensiun dini bersifat kondisional, kalau ada pendanaan dan tidak mengganggu keandalan sistem kelistrikan,” ujarnya dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi VII DPR pada Rabu (15/11).
Jisman juga mengatakan bahwa pensiun dini PLTU tidak masuk dalam revisi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2024-2033 karena belum adanya pendanaan, mengingat biaya yang dibutuhkan untuk pensiun dini sangat besar.
Meski begitu pemerintah akan tetap melakukan sejumlah upaya untuk bisa mencapai target Net Zero Emission (NZE) pada 2060 atau lebih cepat. “Belum ada (pensiun dini PLTU) karena tidak ada pendanaannya. Jangan kita perang terhadap pembangkit, hangan hanya fokus pensiun dini PLTU, tapi perang terhadap emisi,” ujarnya.
