Cadangan Mineral Tambang Freeport Disebut Bisa Bertahan 100 Tahun
Pemerintah berencana memperpanjang kontrak izin usaha pertambangan khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia selama 20 tahun atau hingga 2061. Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan cadangan mineral di lokasi tambang Freeport bisa bertahan hingga 100 tahun ke depan.
“Cadangan itu kan yang sekarang ada sampai 2041, tapi (sebenarnya) masih banyak lagi,” kata Arifin kepada wartawan di kantor Kementerian ESDM pada Jumat (8/12).
Sebelumnya, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan puncak produksi Freeport terjadi pada 2035. Setelah tahun tersebut, Bahlil menyebut kinerja produksinya akan menurun. Menurut Arifin, yang dimaksud oleh Bahlil merupakan tambang Grasberg.
“Grasberg iya, tapi yang di bawah itu kan lebih banyak. Kan dia ada empat layer atau berapa. Masih cukup 100 tahun lagi. Perkiraannya kalau semua diekspor dengan kapasitas produksi sekarang,” kata Arifin.
Sebagai informasi, pemerintah akan merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 guna memberi perpanjangan izin pertambangan khusus (IUPK) untuk PT Freeport Indonesia. Perusahaan mendapatkan perpanjangan kontrak hingga 2061.
Menteri ESDM mengatakan akan merevisi PP Nomor 96 Tahun 2021 terkait Pasal 109 tentang Perpanjangan Tahap Kegiatan Operasi Produksi IUPK. “Itu kan dalam PP yang beroperasi dan masih ada cadangannya itu ya bisa diperpanjang,” kata Arifin.
Proses perpanjangan IUPK Freeport dapat dilakukan lebih cepat dengan adanya revisi tersebut. Terkait revisi PP tersebut, Arifin mengatakan saat ini belum dikirim kepada Presiden Joko Widodo. “Masih dalam Harmonisasi Kemenkumham,” ujarnya.
Dia menjelaskan setelah revisi PP tersebut selesai, akan segera dilakukan penandatangan awal divestasi saham Freeport. “Divestasinya, nilainya, itu paralel, nanti ada. Masih ada tahapannya,” kata dia
Arifin menyebut pertimbangan pemerintah yang memberikan restu perpanjangan IUPK dilandasi oleh adanya syarat pembangunan smelter di Fakfak hingga divestasi saham.
Hal tersebut sebelumnya sudah dibahas dalam rangkaian kunjungan Presiden Joko Widodo ke Amerika Serikat bertemu dengan petinggi Freeport McMoran Richard Adkerson pada 13 November.
Arifin menjelaskan perusahaan lain juga memiliki potensi perpanjangan serupa jika sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku. “Kecukupan cadangan ada, apa benefit untuk pemerintah yang bisa diberikan,” kata dia.
