Luhut Ingin Hapus Solar dan Pertalite, Komisi VII: Bias Kepentingan
Komisi VII DPR RI menolak rencana Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang ingin menghapus bahan bakar minyak jenis Solar dan Pertalite.
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menilai ide tersebut mengada-ngada dan bias kepentingan bisnis. “Ide tersebut membuktikan bahwa kebijakan pemerintah lebih didikte oleh tekanan luar negeri,” kata Mulyanto dalam siaran persnya, Rabu (24/1).
Kebijakan penghapusan Solar dan Pertalite akan memukul daya beli masyarakat. "Sebaiknya menjelang akhir rezim Presiden Joko Widodo tidak mengambil kebijakan strategis yang merugikan rakyat,” ujarnya.
Apalagi, wacana tersebut identik dengan kenaikan harga BBM. Sebab, bahan bakar minyak beroktan tinggi harganya akan lebih mahal.
Sebagai informasi, rencana memakai BBM setara Euro 4 atau Euro 5 disampaikan Luhut saat memberi sambutan lewat video pada peresmian mobil kendaraan listrik Build Your Dreams atau BYD asal Cina pada Kamis lalu.
"Saya pikir ini akan menjadi sangat relevan dengan adanya pabrik BYD di Indonesia untuk mengurangi polusi dan pencapaian target zero emission 2060 atau awal. Kami juga sekarang ini akan membuat kualitas solar atau bensin kita seperti Euro 4 atau Euro 5," kata Luhut.
