SKK Migas: Blok Masela Masih Proses AMDAL dan Pembebasan Lahan

SKK Migas melaporkan bahwa perkembangan proyek Lapangan Abadi Blok Masela saat ini masih menyelesaikan proses dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) dan pembebasan lahan untuk pembangunan Onshore LNG Plant di Pulau Tanimbar.

Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan saat ini pihaknya sedang menunggu surat pertimbangan dari Gubernur Maluku untuk pelepasan kawasan hutan yang diperlukan untuk fasilitas operasional. 

"Kami mengharapkan dukungan dari Bapak Gubernur dalam menyelesaikan klaim kepemilikan tanah di kawasan hutan. Semoga dengan penyelesaian yang cepat, kami dapat mempercepat pengembangan Proyek Masela," kata Dwi dalam siaran pers, dikutip Jumat (28/6).

Lapangan gas Abadi Masela ini merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional Indonesia dengan kapasitas produksi yang diharapkan mencapai 9,5 juta MTPA (metrik ton per tahun) LNG, 150 MMSCFD (juta standar kaki kubik per hari) gas pipa, dan sekitar 35.000 BCPD (barel kondensat per hari).

Proyek ini ditargetkan beroperasional pada kuartal IV 2029. Guna memperlancar pengembangan proyek gas jumbo ini, SKK Migas melakukan pertemuan bersama Pemerintah provinsi Maluku. 

"Kami bersama KKKS INPEX Masela Ltd., selaku operator Proyek Masela, mengucapkan terima kasih atas dukungan berkelanjutan dari Pemprov Maluku dalam mendukung proyek Abadi. Kami berharap dapat menemukan solusi atas berbagai tantangan yang sedang dihadapi di lapangan," ujarnya.

Penjabat (Pj) Gubernur Maluku, Sadali Ie, mengapresiasi atas pertemuan ini sebagai bukti komitmen bersama dalam upaya mempercepat pengembangan Proyek Masela. 

"Kami siap mendukung dengan seluruh kewenangan yang kami miliki untuk memastikan keberhasilan proyek ini, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan pada penerimaan daerah dan kesejahteraan masyarakat Maluku," ucap Sadali.

Sadali juga menegaskan komitmen untuk memberikan rekomendasi terkait penggunaan lahan yang dibutuhkan oleh SKK Migas serta untuk memfasilitasi proses negosiasi dan mediasi yang adil dalam pembebasan lahan. 

"Kami juga mendorong Pemerintah Kabupaten untuk bekerja sesuai dengan regulasi yang berlaku guna mendukung percepatan Proyek Masela," ujar dia.

Sadali juga berharap agar SKK Migas bersama INPEX Masela Ltd. dapat terus berkoordinasi dengan Pemprov Maluku supaya Proyek Masela dapat beroperasi sesuai target pada Kuartal IV 2030. "Sebagai proyek gas terbesar di Indonesia, dukungan bersama dari semua pihak sangat penting untuk kesuksesan proyek ini," kata Sadali.

Target 2024

Sebelumnya, Inpex Masela Ltd telah menyiapkan sejumlah perencanaan pada 2024 mulai dari melanjutkan pembebasan lahan non hutan hingga persetujuan AMDAL.

Acting of Executive Director Inpex Masela Jakarta Henry Banjarnahor mengatakan perencanaan juga meliputi pelaksanaan survey feed onshore dan offshore dan feed tender dan commencement. 

Menurut Henry, pembangunan awal proyek akan dimulai pada 2025 termasuk pembersihan akses jalan menuju lokasi hingga pemagaran. Henry menjelaskan pembebasan lahan bagi Proyek Abadi Masela ini dibedakan menjadi dua yakni area non hutan yang akan dilaksanakan pada 2024. Sedangkan area hutan dimulai pada 2025. 

“Kemudian enjiniring lainnya perlu didorong supaya target kami dapat tercapai dan kelanjutan komersial bisa digapai untuk kelanjutan proyek ini,” kata Henry saat acara Kick Off Project Management Team Proyek LNG Abadi Masela di Jakarta pada Kamis (28/12).

Dwi meminta Inpex untuk mempercepat proses pembebasan lahan dalam proyek ini. “Kalau seandainya itu bisa diakselerasi dan selesai pada 2024 betapa besar pengaruhnya kelonggaran waktu kita untuk urusan yang lain,” jelas Dwi.