Menteri ESDM Bantah Tugaskan Pertamina Caplok Pabrik Bioetanol Brazil

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan bahwa pemerintah tidak menugaskan PT Pertamina (Persero) untuk mengakuisisi perusahaan gula dan etanol asal Brazil.

Arifin mengatakan, pemerintah memprioritaskan pasokan bioetanol dalam negeri untuk memperluas operasi bisnis Pertamina ke kegiatan bisnis masa depan yang berorientasi pada praktik ekonomi berkelanjutan.

“Engga ada tuh (rencana) akuisisi, yang ada kita pakai sumber dalam negeri saja,” kata Arifin di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu (10/7).

Arifin menambahkan, pemerintah dapat memenuhi kebutuhan bioetanol untuk bahan bakar nabati lewat produksi dalam negeri secara bertahap.

Selain itu, Arifin juga mengatakan pemerintah juga bisa membeli pasokan bahan baku bioetanol untuk menutupi kekurangan pasokan tanpa harus mengambil alih perusahaan asing. “Kan kalau bioetanol itu bisa beli barangnya,” ujarnya.

Hal serupa juga dikatakan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Dia menyebut rencana Pertamina untuk mengakuisisi pabrik gula dan etanol asal Brazil masih dalam tahap kajian. “Itu perlu dikaji lagi,” ujar Airlangga pada kesempatan serupa.

Dia menambahkan, pemerintah telah memberikan instruksi kepada Pertamina untuk memproduksi bensin rendah sulfur. Satu di antaranya lewat pemasaran BBM Pertamax Green 95, hasil campuran Pertamax beroktan 92 dengan kandungan 5% bioetanol.

Pemerintah juga telah berupaya untuk menebalkan cadangan pasokan bioetanol di dalam negeri melalui pengesahan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 40 Tahun 2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol Sebagai Bahan Bakar Nabati atau Biofuel pada 16 Juni 2023.

Perpres itu mendorong peningkatan produktivitas tebu sebesar 93 ton per hektare (ha). Target ini dimaksimalkan melalui perbaikan praktik agrikultur berupa pembibitan, penanaman, pemeliharaan tanaman, dan tebang muat angkut.

Instrumen hukum tersebut juga mengamanatkan penambahan areal lahan baru perkebunan tebu seluas 700.000 ha yang bersumber dari lahan perkebunan, lahan tebu ralgrat, dan lahan kawasan hutan.

Adapun peta jalan meliputi rencana jangka panjang pemerintah untuk meningkatkan produksi bioetanol yang berasal dari tanaman tebu paling sedikit sebesar 1,2 juta kiloliter (Kl) paling lambat pada 2030.

Lewat penyediaan lahan seluas 1 juta hektar tersebut, pemerintah mulai bergerak untuk mewujudkan target produksi tebu minimal 100 ton per ha, naik signifikan dari capaian rata-rata produksi tebu nasional saat ini di kisaran 60-70 ton per ha.

Adapun penyediaan lahan 1 juta hektar untuk pengembangan industri gula nasional itu nantinya bakal menggunakan sebagian wilayah food estate di Merauke, Papua. Food estate Merauke rencanaya bakal dijadikan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Perubahan status food estate Merauke menjadi KEK bakal memusatkan produksi pada komoditas pangan padi dan tebu. KEK Merauke bakal berdiri di tanah seluas 2 juta hektare dengan lahan garapan awal seluas 200 ribu hektare (Ha).

Pemerintah bakal menggandeng pihak swasta untuk pengembangan KEK Merauke lewat skema pendanaan public private partnership (PPP). PPP merupakan bentuk perjanjian jangka panjang antara pemerintah, baik pusat ataupun daerah, dengan mitra swasta.

“Sekarang Pertamina harus membuat studi pengadaan untuk etanol. Pemerintah sudah punya peta jalan untuk memproduksi etanol dari pengembangan etanol di Merauke, Papua,” kata Airlangga.

Adapun kabar mengenai rencana Pertamina untuk mengakuisisi pabrik gula dan etanol asal Brazil pertama kali disuarakan oleh Luhut saat memberikan sambutan di HUT Ke-52 HIPMI di Hotel Fairmont Jakarta pada Senin (10/6).

Luhut mengatakan Pertamina kini masih masih melakukan uji tuntas atau due diligence dengan mempelajari data perusahaan tersebut. Pada forum itu, Luhut tak mengatakan secara jelas identitas perusahan gula dan etanol Brazil yang akan diakuisisi oleh Pertamina.

Namun ia menjelaskan lewat akuisisi yang dilakukan oleh Pertamina akan meningkatkan kualitas bensin domestik secara bertahap melalui campuran bioetanol.

Menurut Luhut, apabila wacana itu terwujud, Pertamina mampu menurunkan kadar sulfur dalam bahan bakar menjadi 50-60 ppm dari kondisi saat ini di level 500 ppm dalam jangka waktu 3 tahun.

"Sehingga nanti Pertamina memiliki sumber energi dan sumber gula dari Brazil yang akan membuat ketahanan energi kita bagus," ujar Luhut.