Bahlil: Perpanjangan IUPK Freeport Rampung Sebelum Pemerintahan Baru
Membuat ringkasan dengan AI
Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia memastikan bahwa perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia (PTFI) akan terlaksana tahun ini, sebelum pemerintahan baru dimulai.
“Dalam perpanjangannya nanti akan kami urus sebelum pemerintahan selesai,” kata Bahlil dalam Kuliah Umum di IPDN yang dipantau secara daring pada Kamis (11/7).
PTFI saat ini memiliki IUPK yang berlaku hingga 2041. Bahlil mengatakan, perpanjangan kontrak PTFI setelah 2041 Indonesia akan memperoleh penambahan saham sebanyak 10%. “Jadi total saham Indonesia di Freeport itu sebesar 61%,” ujarnya.
Penambahan saham 10% ini sebelumnya pernah dikatakan Bahlil dalam peresmian operasi pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) tembaga Manyar milik PTFI di Gresik beberapa waktu lalu.
“Rasa-rasanya agak kurang adil kalau kami tidak memberi perpanjangan izin, apalagi sudah membangun smelter di Gresik dan kita akan mendapatkan penambahan sama 10% serta sudah disetujui juga, Freeport akan membangun smelter di Papua,” kata Bahlil pada Kamis (27/6).
Melalui jumlah kepemilikan saham tersebut, Bahlil menegaskan bahwa PTFI sudah menjadi milik Indonesia. “Sudah bukan lagi milik Freeport McMoran, sudah menjadi milik BUMN. Jadi ini kan punya negara, kenapa harus kami buat ribet-ribet perpanjangannya,” kata dia.
Namun hingga saat ini perpanjangan IUPK untuk PTFI belum diberikan. Bahlil mengatakan pemerintah akan segera merampungkan proses tersebut secepatnya. “Tergantung kalau PTFI juga sudah memenuhi semua persyaratannya maka kami akan melakukan percepatan,” ucapnya.
Dia juga pernah menyebut bahwa negosiasi perpanjangan IUPK PTFI sudah mencapai kesepakatan 98%. Bahlil yang masuk dalam tim negosiasi dengan Freeport bersama kementerian teknis termasuk Menteri ESDM, Menteri Keuangan dan Menteri BUMN, mengatakan beberapa hal yang disepakati dalam negosiasi ini.
“Sudah hampir 98% poin-poinnya sudah disepakati. Salah satu di antaranya adalah penambahan saham (negara) 10%, pembangunan smelter di Papua, kemudian melibatkan pengusaha-pengusaha daerah Papua,” ujarnya dalam konferensi pers di kantor Kementerian Investasi, Jumat (7/6).
Bahlil menjelaskan bahwa untuk poin pelibatan pengusaha Papua agar orang Papua juga mengambil bagian yang produktif dalam rangka pengembangan lanjutan dari perpanjangan IUPK Freeport.
