Bahlil Sebut Pemerintah Siapkan 3 Strategi agar Subsidi Energi Tepat Sasaran
Buat ringkasan dengan AI
Presiden Prabowo Subianto telah membentuk tim khusus untuk memastikan subsidi tepat sasaran, salah satunya untuk kebutuhan energi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengatakan tim ini memiliki tiga strategi dalam penyaluran subsidi energi.
Penyaluran pertama berbentuk bantuan langsung tunai. Pemerintah masih mempertimbangkan opsi ini karena akan berdampak besar bagi masyarakat.
“Kalau kami alihkan ke BLT, maka rumah sakit, sekolah, gereja, masjid, UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) serta transportasi umum yang selama ini mendapatkan subsidi, berarti tidak akan dapat lagi,” kata Bahlil dalam rapat kerja bersama Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta, Rabu (13/11).
Bahlil mengatakan, tim kemudian merumuskan formulasi penyaluran yang kedua. “Semua fasilitas umum akan tetap mendapatkan subsidi berbentuk barang. Hal ini untuk menahan inflasi, selebihnya dengan BLT,” ujarnya.
Strategi ketiga, pemerintah menyalurkan subsidi energi masih berbentuk komoditas, namun harganya dinaikkan. “Agar sebagian subsidi berbentuk barang itu bisa dinaikkan angkanya,” ucapnya.
Meski sudah menyebutkan tiga formulasi, Bahlil belum bisa menjelaskan lebih lanjut terkait keputusan finalnya. Tim khusus harus melaporkan hasil kerjanya ke Presiden Prabowo terlebih dahulu.
Ia mengatakan ada pengecualian untuk subsidi elpiji atau liquefied petroleum gas (LPG). “Dengan memperhatikan berbagai aspirasi, maka kami dapat melaporkan subsidi LPG tidak dialihkan dalam bentuk BLT, namun tetap berbentuk barang,” katanya.
Dalam paparannya Bahlil mengatakan porsi subsidi dan kompensasi energi dalam anggaran pendapatan dan pendapatan negara alias APBN 2024 mencapai Rp 433 triliun. Rinciannya, subsidi listrik Rp 181,63 triliun, subsidi bahan bakar minyak (BBM) Rp 174,36 triliun, dan subsidi elpiji Rp 87 triliun.
Dengan kondisi harga minyak yang sedang menurun, Bahlil menyebut total subsidi energi berdasarkan realisasi kuartal II 2024 mencapai Rp 407 triliun. Angka subsidi BBM turun 20,57% menjadi Rp 138,5 triliun.
Skema BBM Lanjut Gunakan NIK
Bahlil sebelumnya mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar tidak ada perubahan skema subsidi elpiji. “Artinya, untuk LPG masih berlaku seperti sekarang, karena subsidi tersebut berkaitan dengan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta konsumsi rumah tangga,” katanya pada awal bulan ini.
Pemerintah sedang menerapkan skema subsidi tepat sasaran melalui pendataan nomor induk kependudukan (NIK) kepada setiap masyarakat yang membeli elpiji 3 kilogram. Aturan tersebut berlaku sejak 1 Januari 2024.
Bahlil memastikan penyaluran subsidi LPG akan terus menggunakan skema itu. “Jadi pakai NIK, karena kalau tidak pakai ini orang akan beli dobel-dobel (belinya),” ujarnya.
Menurut data Pertamina Patra Niaga, per 31 Oktober 2024 terdapat 53 juta NIK yang telah mendaftar subsidi tepat LPG. Dari jumlah tersebut, 84% pendaftarnya berasal dari sektor rumah tangga. Selebihnya dari usaha kecil, petani sasaran, dan nelayan.
Bahlil mengatakan pendataan subsidi LPG yang telah berjalan sejak 2023, ditargetkan selesai pada tahun depan. “Kami menargetkan paling lambat di kuartal pertama 2025,” ucapnya.
