Pertamina EP Teken Kontrak dengan BUMD Petro Muba, Kelola 490 Sumur Tua

Pertamina EP dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Petro Muba (Perseroda)  menandatangani kontrak perjanjian sumur tua. SKK Migas mengatakan pelaksanaan kegiatan ini mengacu pada Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja (WK) Untuk Peningkatan Produksi Migas. 

“Salah satu muatannya yaitu penanganan terhadap sumur minyak masyarakat untuk mengurangi dampak lingkungan, isu keselamatan dan sosial kemasyarakatan serta meningkatkan produksi minyak dan penerimaan negara,” kata SKK Migas dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (12/8).

Dalam Permen tersebut, sumur tua didefinisikan sebagai sumur-sumur minyak bumi yang dibor sebelum tahun 1970 dan pernah diproduksikan serta terletak pada lapangan yang tidak diusahakan pada suatu Wilayah Kerja yang terikat Kontrak Kerja Sama dan tidak diusahakan lagi oleh Kontraktor. 

“Melalui kerja sama antara Pertamina EP dan BUMD Petro Muba diharapkan mulai minggu depan sumur berproduksi dan minyak mengalir sampai dengan 2.000 barel minyak per hari (bph) dari 490 sumur,” ujar SKK Migas.

Dilansir dari laman resmi perusahaan, PT Petro Muba (Perseroda) merupakan BUMD asal Musi Banyuasin, Sumatra Selatan yang didirikan berdasarkan Perda Nomor 24 tahun 2000 Tentang Pembentukan Perusahaan daerah Minyak dan Gas bumi, yang direvisi dengan Perda Nomor 11 tahun 2005 sebagai Perseroan Terbatas Petro Muba.

BUMD ini berfokus pada pemanfaatan dan pengembangan sumber daya alam Minyak dan Gas Bumi.

Sumatra Selatan Wilayah Teken Kontrak Pertama

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan Sumatra Selatan menjadi wilayah pertama yang berpeluang menandatangani kontrak pembelian minyak dari produksi sumur rakyat. Hal ini disampaikan langsung oleh Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung pada Jumat (8/8). 

“Mungkin Sumatra Selatan terlebih dahulu,” ujar Yuliot.  

Peluang ini muncul seiring diterbitkannya Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang kerja sama pengelolaan wilayah kerja (WK) untuk meningkatkan produksi minyak dan gas bumi (migas). 

Regulasi ini bertujuan mempercepat ketahanan energi nasional dengan mengoptimalkan potensi migas dalam negeri melalui kerja sama antara kontraktor migas dan badan usaha milik masyarakat seperti BUMD, koperasi, dan UMKM. “Kami sudah mengidentifikasi sekitar 33 ribu sumur rakyat,” katanya.

Selain Sumatra Selatan, tiga provinsi lain yang memiliki jumlah sumur minyak terbanyak adalah Jambi, Sumatra Utara, dan Jawa Tengah. Kementerian ESDM pun tengah memproses laporan gubernur kesiapan pengelolaan sumur minyak oleh pemerintah daerah, BUMD dan koperasi.