BBM SPBU Swasta Langka, Ini Rencana Impor Shell, BP-AKR, dan Vivo di 2025

Pasokan bahan bakar minyak (BBM) di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) milik badan usaha swasta mengalami kelangkaan sejak Agustus 2025. Berdasarkan rapat di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), terdapat lima badan usaha yang terdampak, yakni Shell Indonesia, BP-AKR, AKR, Vivo, dan ExxonMobil.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Laode Sulaeman, menjelaskan bahwa hingga akhir tahun total kebutuhan impor untuk SPBU swasta diperkirakan mencapai 571.568 kiloliter (KL). Kebutuhan tersebut mencakup lima badan usaha dan berbagai jenis minyak bensin.

Jumlah ini berada di luar alokasi kuota impor 110% yang sebelumnya telah ditetapkan pemerintah, yakni sebesar 776.248 KL untuk tahun ini. Secara umum, realisasi impor BBM badan usaha swasta saat ini sudah berada di atas 98%.

Rincian Impor Sampai Akhir 2025:

PT Shell Indonesia (Shell)

Kuota impor 110% dan realisasi saat ini: 

• Minyak Bensin RON 92: 329.704 KL (realisasi 99,94%)
• Minyak Bensin RON 95: 119.601 KL (realisasi 99,66%)
• Minyak Bensin RON 98: 38.674 KL (realisasi 99,77%)

Prognosa kebutuhan 2025:

• Minyak Bensin RON 92: 570.961 KL
• Minyak Bensin RON 95: 240.668 KL
• Minyak Bensin RON 98: 61.808 KL

Kebutuhan pasokan tambahan hingga akhir 2025:

• Minyak Bensin RON 92: 241.257 KL
• Minyak Bensin RON 95: 121.067 KL
• Minyak Bensin RON 98: 23.134 KL

PT Aneka Petroindo Raya (BP-AKR)

Kuota impor 110% dan realisasi saat ini: 

• Minyak Bensin RON 92: 97.107 KL (realisasi 99,26%)
• Minyak Bensin RON 95: 11.863 KL (realisasi 98,78%)

Prognosa kebutuhan 2025:

• Minyak Bensin RON 92: 190.854 KL
• Minyak Bensin RON 95: 25.695 KL

Kebutuhan pasokan tambahan hingga akhir 2025:

• Minyak Bensin RON 92: 93.747 KL
• Minyak Bensin RON 95: 13.832 KL

PT Vivo Energy Indonesia (Vivo)

Kuota impor 110% dan realisasi saat ini:

• Minyak Bensin RON 90: 18.642 KL (realisasi 99,95%)
• Minyak Bensin RON 92: 60.857 KL ( realisasi 99,48%)
• Minyak Bensin RON 95: 7.302 KL (realisasi 99,15%)

Prognosa kebutuhan 2025:

• Minyak Bensin RON 90: 49.849 KL
• Minyak Bensin RON 92: 76.782 Kl
• Minyak Bensin RON 95: 8.608 Kl

Kebutuhan pasokan tambahan hingga akhir 2025:

• Minyak Bensin RON 90: 31.207 KL
• Minyak Bensin RON 92: 15.925 KL
• Minyak Bensin RON 95: 1.306 KL

PT AKR Corporindo (AKR)

Kuota impor 110% dan realisasi saat ini:

• Minyak Bensin RON 92: 9400 KL (realisasi 98,77%)

Prognosa kebutuhan 2025: 19.798 KL

Kebutuhan pasokan tambahan hingga akhir 2025: 10.398 KL

PT Exxonmobil Lubricants Indonesia

Kuota impor 110% dan realisasi saat ini: 

• Minyak Bensin RON 92: 83.098 KL (realisasi 76,11%)

Prognosa kebutuhan 2025: 102.973 KL

Kebutuhan pasokan tambahan hingga akhir 2025: 19.875 KL

Meminta Tambahan Stok

Presiden Direktur BP-AKR, Vanda Laura mengatakan pihaknya sudah melihat potensi keterbatasan stok sejak Juni 2025. Pada Juli, ia mengajukan penambahan atau penyesuaian kuota impor BBM, sekaligus mencari solusi melalui komunikasi dengan berbagai pihak. Namun, belum ada jalan keluar hingga akhirnya pada 17 Juli 2025, BP-AKR menerima surat dari Kementerian ESDM.

“Surat dari Bapak Wakil Menteri ESDM menyatakan bahwa kuota impor hanya 110%. Kalau kita bicara pembatasan 110%, sementara kami berencana membuka 10 SPBU baru hingga akhir tahun, tentunya ini belum cukup,” kata Vanda dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR RI, Rabu (10/1).

Kelangkaan stok juga dialami Shell Indonesia sejak Agustus 2025. President Director & Managing Director Mobility Shell Indonesia Ingrid Siburian menyebut hanya sekitar lima SPBU yang masih memiliki stok bensin.

“Sebagai langkah antisipasi, kami sudah mengajukan permohonan tambahan kuota impor karena melihat kenaikan permintaan konsumen. Namun, kami baru menerima tanggapan resmi dari Bapak Wakil Menteri ESDM tertanggal 17 Juli 2025 yang menyampaikan adanya pembatasan impor,” ujar Ingrid.

Ia menjelaskan, surat tersebut menegaskan tambahan impor BBM hanya dibatasi 10% di atas realisasi penjualan tahun 2024.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Laode Sulaeman, menambahkan kuota tambahan 10% diberikan karena pasokan SPBU swasta hampir habis. “Stok ini ternyata cepat habis. Pada Agustus dan September, stok makin menipis. Pemerintah berkewajiban mengatur neraca komoditas ini,” ujarnya.

Laode menegaskan penambahan kuota tidak berlaku untuk BUMN, dalam hal ini Pertamina, karena stok mereka masih mencukupi.