Polri Ungkap 1.517 Tambang Ilegal di Indonesia, Terbanyak di Sumut dan Jabar

Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mencatat, saat ini masih ada 1.517 pertambangan ilegal (PETI) yang tersebar di Indonesia. Jumlah tambang ilegal terbanyak di wilayah Sumatera Utara (Sumut) dan Jawa Barat (Jabar). 

Wadirtipidter Bareskrim Polri Feby Dapot Hutagalung menyebut, PETI ini berada di lebih dari 30 provinsi.

“Hampir seluruh provinsi terdapat PETI, dari Aceh sampai Papua. Inilah kekayaan alam Indonesia yang tidak dimanfaatkan secara baik dan pengawasan yang kurang,” kata Feby dalam Mineral dan Batu Bara Convex 2025, Kamis (16/10).

Jenis komoditas yang ditambang secara ilegal beragam, mulai dari emas, pasir, galian tanah, batu bara, andesit, timah, hingga lainnya. Menurut Feby, PETI bisa terjadi karena adanya perlindungan atau backing dari sejumlah oknum, termasuk kepolisian, partai politik, tokoh masyarakat, hingga tokoh adat setempat.

“Sehingga ini menjadi masalah krusial di lapangan saat kami akan menindak tegas,” ujarnya.

Sepanjang 2023 hingga 2025, Bareskrim telah memproses 108 perkara PETI. Sementara di tingkat Polda dan jajaran, jumlah perkara yang sedang diproses mencapai 1.256 kasus.

Modus operasi paling lazim dalam PETI adalah tidak mengantongi izin sesuai ketentuan, atau memiliki izin tetapi tidak sesuai dengan kaidah yang diatur negara. Kasus PETI terjadi mulai dari hulu hingga hilir.

“Kami pernah menindak di hilir dengan menyita 351 kontainer berisi batu bara yang ditambang dari kawasan Ibu Kota Negara, yang merupakan area konservasi di Bukit Soeharto atau Taman Hutan Raya. Operasi ini dilakukan sejak 2016 dan baru berhasil ditindak pada 2025,” ucapnya.

Daftar Tambang Ilegal dan Komoditasnya di Indonesia:

1.   Provinsi Aceh (emas): 65 tambang ilegal
2.   Provinsi Sumatera Utara (emas pasir, galian tanah): 396 tambang ilegal
3.   Provinsi Sumatera Barat (emas): 4  tambang ilegal
4.   Provinsi Sumatera Selatan (batu bara): 7  tambang ilegal
5.   Provinsi Riau (tanah, batu bara, emas): 14 tambang ilegal
6.   Provinsi Jambi (emas): 18 tambang ilegal
7.   Provinsi Lampung (pasir, batu bara, andesit, emas): 32 tambang ilegal
8.   Provinsi Bangka Belitung (timah): 116 tambang ilegal
9.   Provinsi Banten (emas, galian c): 4 tambang ilegal
10.   Provinsi Jawa Barat (pasir, tanah merah, batu kapur, andesit, emas, marmer, bentonit): 314 tambang ilegal
11.   Provinsi Jawa Tengah (galian c, andesit, batu kapur): 25 tambang ilegal
12.   Provinsi DIY (galian c): 3 tambang ilegal
13.   Provinsi Jawa Timur (galian c, tanah uruk, batu kapur): 23 tambang ilegal 
14.   Provinsi Bali (batu, emas): 2 tambang ilegal
15.   Provinsi Nusa Tenggara Barat (emas, mangan, logam mulia): 32 tambang ilegal
16.   Provinsi Nusa Tenggara Timur (mangan, galian c, logam mulia): 31 tambang ilegal.
17.   Provinsi Kalimantan Timur (batu bara): 57 tambang ilegal
18.   Provinsi Kalimantan Barat (emas, bauksit, batu bara): 19 tambang ilegal
19.   Provinsi Kalimantan Tengah (emas): 133 tambang ilegal
20.   Provinsi Kalimantan Selatan (batu bara): 230 tambang ilegal
21.   Provinsi Kalimantan Utara (emas): 2 tambang ilegal
22.   Provinsi Sulawesi Selatan (galian c, emas): 4 tambang ilegal
23.   Provinsi Sulawesi Utara (emas): 11 tambang ilegal
24.   Provinsi Sulawesi Tengah (emas, galian c): 9 tambang ilegal
25.   Provinsi Sulawesi Tenggara (nikel): 6 tambang ilegal
26.   Provinsi Sulawesi Barat (emas): 70 tambang ilegal
27.   Provinsi Gorontalo (batu hitam): 7 tambang ilegal
28.   Provinsi Maluku (emas): 2 tambang ilegal
29.   Provinsi Maluku Utara (emas): 7 tambang ilegal
30.   Provinsi Papua Selatan (logam/mineral): 13 tambang ilegal
31.   Provinsi Papua Barat (emas, mineral logam lain, migas): 83 tambang ilegal
32.   Provinsi Papua Tengah (emas): 1 tambang ilegal
33.   Provinsi Papua Barat Daya (emas): 5 tambang ilegal