Berita Terkini Tambang Ilegal Terbaru Hari ini

Tambang ilegal seluas 4.000 hektare ditemukan di IKN. Otorita IKN dan Satgas Penanggulangan Aktivitas Ilegal pun mengambil langkah tegas untuk menghentikannya.

Di Indonesia terdapat 1517 lokasi tambang ilegal yang tersebar di lebih dari 30 provinsi, melibatkan berbagai jenis komoditas, dan sering kali mendapat perlindungan dari oknum tertentu.

Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk menertibkan pengelolaan sumber daya alam yang melanggar aturan.

Kementerian ESDM menertibkan 321,07 hektare lahan tambang ilegal. Seluas 148,25 hektare milik PT Weda Bay Nickel di Maluku Utara dan 172,82 hektare milik PT Tonia Mitra Sejahtera di Sulawesi Tenggara.

Presiden RI Prabowo Subianto menerima laporan ada 1.063 titik aktivitas tambang ilegal yang ada di Indonesia.

Hasil investigasi Kemenhut menunjukkan ada empat titik tambang ilegal di kawasan hulu DAS Bekasi yang menimbulkan kerusakan lingkungan.

Dirjen Gakkum mengatakan pengalamannya bertugas di daerah-daerah dengan sumber daya tambang membuat dirinya mengetahui celah-celah yang digunakan untuk tambang ilegal.

Sebagian besar pihak yang beroperasi di sekitar wilayah pertambangan PT Timah tergolong ilegal. Namun, operasionalnya melibatkan masyarakat sehingga sulit ditindak.

Kemenhut mengambil langkah hukum terhadap penambangan ilegal di hutan pendidikan Universitas Mulawarman, Samarinda, meminta kerja sama lintas sektor untuk perlindungan ekosistem.

Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, mengungkap kebocoran keuangan negara dalam berbagai sektor yang mencakup penerimaan, pengeluaran, dan inefisiensi, mempengaruhi seluruh lapisan masyarakat dan bidang.

Kementerian ESDM menyebut, tersangka penambangan emas tanpa izin atau ilegal di Ketapang, Kalimantan Barat dituntut lima tahun penjara dan denda Rp 5 miliar.

Kementerian ESDM dan Bappenas menemukan anomali pengelolaan SDA yang menyebabkan tingginya kemiskinan di daerah kaya pertambangan. Salah satunya yaitu tambang ilegal.

DPR minta KLHK melakukan riset terhadap air-air sungai di daerah pertambangan yang berpotensi tercemar karena adanya aktivitas tambang ilegal.

Kerugian keuangan negara akibat kasus korupsi timah mencapai Rp300 triliun.

Tambang ilegal merupakan salah satu akar kerugian PT Timah Tbk (TINS) pada tahun lalu.