ESDM: Hilirisasi Berkeadilan, Implementasi Nyata Sila Kelima Pancasila

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan pentingnya pemerataan manfaat ekonomi dari sektor pertambangan dan hilirisasi bagi daerah.

Ia menilai, pengelolaan sumber daya alam tidak boleh hanya menguntungkan investor besar atau pusat, tetapi juga harus menciptakan nilai tambah bagi masyarakat lokal.

“Hilirisasi itu nilai tambahnya harus orang daerah yang dapat paling banyak. Mereka harus jadi tuan di negeri sendiri. Tidak boleh kue ekonomi itu dibawa semua ke Jakarta atau dibawa ke investor. Inilah sebagai implementasi dari sila kelima Pancasila,” ujar Bahlil dalam Jakarta Geopolitical Forum IX/2025 yang digelar Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) di Jakarta, Selasa (24/6).

Pernyataan tersebut menegaskan arah kebijakan pemerintah untuk memperkuat peran ekonomi daerah dalam rantai nilai hilirisasi mineral. Pemerintah, kata Bahlil, mendorong kolaborasi yang seimbang antara investor, pemerintah pusat dan daerah, serta pelaku usaha lokal agar tercipta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebagai contoh, Bahlil menyoroti hilirisasi di Maluku Utara dan Sulawesi Tengah yang terbukti mampu mengerek pertumbuhan ekonomi daerah hingga sekitar 20 persen, jauh di atas pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di kisaran 6 persen. Menurutnya, capaian ini menjadi bukti nyata bahwa hilirisasi mampu menjadi motor transformasi ekonomi daerah.

“Ini adalah strategi untuk melakukan transformasi ekonomi kita, dari jasa konstruksi ke industri. Dan kalau ini konsisten kita lakukan, Insya Allah kita akan menuju kepada apa yang sudah ditargetkan, untuk kita menjadi salah satu negara yang GDP (Gross Domestic Product) kita masuk 10 besar pada 2045,” ujarnya.

Lebih lanjut, Bahlil menekankan pentingnya keberlanjutan dalam kebijakan hilirisasi. Pemerintah tengah menyiapkan peta jalan hilirisasi pascatambang, termasuk pengembangan industri baru setelah masa tambang berakhir. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi daerah pascaeksploitasi sumber daya alam.

Kementerian ESDM menilai bahwa hilirisasi bukan hanya strategi ekonomi, tetapi juga wujud nyata implementasi Sila Kelima Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.