SKK Migas Dorong Pertamina Garap Blok Tuna Usai Harbour Energy Hengkang

Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Djoko Siswanto berharap Pertamina bisa menggarap blok migas Tuna. Hal ini lantaran Harbour Energy yang sebelumnya bekerja sama dengan Zarubezhneft memutuskan untuk hengkang dari blok tersebut.

Blok Tuna merupakan salah satu wilayah kerja migas yang terletak di Laut Natuna Utara. Lokasi ini berdekatan dengan perbatasan Indonesia-Vietnam. Hak pengelolaan Blok Tuna dipegang oleh perusahaan Rusia, Zarubezhneft, bersama Premier Oil Tuna BV (Harbour Energy) dengan masing-masing menggenggam 50% hak partisipasi.

“Sekarang sedang proses tender oleh Harbour, siapa yang akan masuk (menggantikan). Kami berharapnya Pertamina, agar ada perusahaan nasional disitu,” kata Djoko saat ditemui di DPR, Selasa (11/11).

Djoko menyebut Harbour juga sudah melakukan open data untuk Blok Tuna. Dia mendorong bulan ini keputusan pengganti Harbour sudah keluar.

“Agar tidak molor-molor (targetnya), Insya allah Pertamina dan partner lain juga bisa, pokoknya perusahaan nasional, dalam negeri,” ujarnya.

Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri sebelumnya membuka peluang untuk menggarap Blok Tuna bersama Zarubezhneft.

“Kalau ada peluang untuk kami bisa meningkatkan lifting, tentu akan kami dorong dan kami ingin ambil bagian,” ucap Simon dikutip dari Antara, Rabu (12/11).

Ketertarikan tersebut selaras dengan tugas Pertamina untuk turut meningkatkan produksi dan lifting minyak nasional. Apabila terdapat kesempatan bagi Pertamina untuk menggarap Blok Tuna, maka Simon akan mengikuti prosedur yang diberikan.

Menurutnya selama bisa meningkatkan produksi, tentunya Pertamina menyambut kesempatan tersebut dengan baik. “Tinggal nanti kami mengikuti prosedurnya saja, dari aturan, compliance, dan lain-lain,” ujarnya.

Alasan Harbour Hengkang

Deputi Eksplorasi, Pengembangan, dan Manajemen Wilayah Kerja Rikky Rahmat Firdaus mengatakan mundurnya Harbour dari pengelolaan migas ini berkaitan dengan sanksi Amerika Serikat (AS).

“Dia tidak bisa lanjut kalau mitranya terkena sanksi dari AS. Dalam konteks tersebut Harbour juga kelihatannya memiliki ketertarikan investasi lainnya di Laut Utara,” kata Deputi Eksplorasi, Pengembangan, dan Manajemen Wilayah Kerja Rikky Rahmat Firdaus saat ditemui di kantornya, Senin (22/7).

Dia menyebut pengelolaan blok tuna akan dilanjutkan oleh Zarubezhneft, namun perusahaan ini perlu segera mencari mitra baru pengganti Harbour untuk isa beroperasi. Pasalnya, mereka belum punya pengalaman melaksanakan kegiatan operasional di lapangan, sebelumnya disini sebagai non operator.

Meskipun terjadi perubahan pengelola, SKK Migas berharap tidak ada kemunduran jadwal onstream. Blok tuna ditargetkan bisa onstream pada 2028-2029.