Eks Dirut Antam: Hilirisasi Perlu Didukung Sistem Pajak dan Regulasi yang Tepat

Ketua Ikatan Alumni Teknik Pertambangan ITB sekaligus mantan Direktur Utama PT Antam, Achmad Ardianto, mendorong pemerintah menciptakan iklim investasi yang sehat guna mempercepat hilirisasi sektor pertambangan nasional.

Menurutnya, komitmen pemerintah mempercepat hilirisasi perlu diikuti dengan kepastian regulasi, sistem perpajakan yang tepat, serta dukungan terhadap pertumbuhan industri agar investor merasa nyaman menanamkan modal di Indonesia.

“Kita memaknainya adalah bahwa pemerintah ingin mempercepat penambahan added value kepada produk-produk komoditas yang ada di Indonesia,” kata Achmad ditemui usai diskusi media Minerba Metconnex 2026 di Jakarta Pusat, Kamis (7/5).  

Ia mengatakan, kebijakan hilirisasi akan mendorong industri meningkatkan investasi di sektor smelter dan pengolahan komoditas mineral di dalam negeri. Namun, pertumbuhan industri dinilai perlu dijaga agar tetap sehat dan berkelanjutan.

“Yang dibutuhkan dari pemerintah adalah bagaimana agar pertumbuhan industri itu sehat. Jadi investor juga merasakan kenyamanan, merasakan tanggung jawabnya bisa dilaksanakan,” ujarnya.

Achmad juga menilai pemerintah perlu menerapkan sistem perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang tepat dan berkeadilan agar penerimaan negara tetap terjaga tanpa menghambat investasi.

Pentingnya Peningkatan Skill Sumber Daya Manusia 

Transformasi teknologi di industri pertambangan tidak dapat dihindari karena menjadi kebutuhan industri untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing.

Penerapan teknologi di sektor tambang mampu menekan biaya operasional, meningkatkan recovery, hingga memperbesar keuntungan industri.

Menurut dia, penerapan teknologi di sektor tambang dilakukan untuk menekan risiko keselamatan kerja hingga meningkatkan efisiensi operasional. Ia mencontohkan penggunaan teknologi remote operation di Freeport yang diterapkan untuk mengurangi risiko pekerja masuk langsung ke area alat berat.

Selain faktor keselamatan kerja, penggunaan teknologi juga dilakukan untuk menurunkan biaya operasional, salah satunya melalui penerapan radar dan fleet management system berbasis real time data.

Ia menyebut perusahaan tambang besar seperti Freeport, Newmont, hingga Antam mulai bergerak menuju penggunaan teknologi yang lebih maju karena tuntutan efisiensi industri.

Namun demikian, Achmad mengingatkan tantangan terbesar penerapan teknologi adalah kebutuhan investasi yang besar sehingga tidak semua perusahaan mampu langsung mengadopsinya.

“Tantangannya adalah biasanya yang butuh itu harus investasi untuk teknologi. Jadi tidak semua perusahaan akan mampu langsung investasi untuk menggunakan teknologi,” katanya.

Menurutnya, terdapat dua tantangan utama dalam transformasi teknologi sektor pertambangan. Pertama, menyiapkan sumber daya manusia (SDM) agar mampu mengoperasikan teknologi baru. Kedua, mendorong standarisasi agar teknologi dapat digunakan lebih luas dengan biaya yang lebih terjangkau, termasuk oleh perusahaan tambang skala kecil.

Achmad menilai standarisasi teknologi akan menjadi kunci peningkatan kualitas industri pertambangan nasional. Menurutnya, apabila perusahaan-perusahaan kecil mulai mampu menggunakan teknologi dengan biaya yang lebih efisien, maka ekosistem industri pertambangan Indonesia akan mengalami peningkatan standar.

“Pada saat standarisasi muncul di ekonomi ekosistem industri pertambangan di Indonesia, maka industri pertambangan di Indonesia naik kelas,” katanya.