Berita Regulasi Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Bank BJB berkomitmen jalankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, transparan, dan menepati regulasi yang berlaku

Sektor energi bersih berada dalam kondisi waspada sejak terpilihnya Presiden AS Donald Trump.

Vietnam mencatat pertumbuhan ekonomi 7,09% pada 2024, melalui reformasi birokrasi dan kemudahan investasi yang kuat, sementara Indonesia hanya sekitar 5% karena hambatan perizinan dan regulasi.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengusulkan pembentukan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum untuk menangani masalah tambang ilegal dan pelanggaran regulasi di sektor pertambangan.

LinkAja memperbarui sistem deteksi fraud untuk memblokir akun dan transaksi yang berkaitan dengan judi online. Hal ini sebagai komitmen perusahaan terhadap keamanan dan kepatuhan regulasi.

Realisasi pendanaan pembebasan lahan untuk Ibu Kota Negara (IKN) masih belum mencapai setengah dari total kebutuhan dana Rp 5,9 triliun, dikendalikan oleh berbagai faktor seperti SDM dan regulasi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa Indonesia perlu membuang regulasi rumit untuk menghindari middle income trap dan menjadi negara berpenghasilan tinggi.

Generasi Z dan milenial menyumbang 37,17% kredit macet di industri P2P lending. Hal ini mendorong OJK untuk meningkatkan regulasi dan peringatan risiko.

Anggota Komisi VII DPR Mulyanto tak sepakat jika pembatasan BBM subsidi diatur melalu Peraturan Menteri ESDM. Menurut dia kebijakan strategis ini merupakan ranahnya presiden, bukan menteri.

Bank of Italy akan segera mengeluarkan panduan terkait kripto yang dinilai menjadi langkah penting dalam menerapkan regulasi di Uni Eropa tentang Markets in Crypto-Assets (MiCA).

Ketua DPR Puan Maharani meminta agar peraturan baru yang tengah disusun OJK terkait pinjol mengutamakan aspek perlindungan masyarakat.

Pemerintah menekankan aturan penggunaan AI tidak akan membatasi perkembangannya.

Kementerian ESDM menyampaikan bahwa rancangan peraturan pemerintah (RPP) tentang Kebijakan Energi Nasional telah selesai diharmonisasi. Aturan ini ditargetkan rampung pada Juni 2024.

Pemberian prioritas penawaran WIUPK kepada ormas dinilai melanggar UU Minerba yang mengatur bahwa penawaran tersebut diprioritaskan secara urut untuk BUMN, BUMN, swasta.

Pemerintah menerbitkan PP No.25 Tahun 2024 yang salah satunya mengatur tentang pemberian WIUPK kepada ormas keagamaan melalui penawaran secara prioritas.