Bahas Kompensasi PLN, Bahlil Janji Tak akan Ada lagi Pemadaman Listrik

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan tidak akan ada lagi pemadaman listrik. Menurutnya saat ini secara umum PT PLN (persero) sudah tidak memiliki masalah dalam penyediaan listrik.

Sebelumnya, sejumlah daerah di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan wilayah lain di Pulau Jawa mengalami pemadaman listrik pada pekan lalu.

“Insya allah tidak (pemadaman lagi) ya,” kata Bahlil saat ditemui di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kamis (18/6).

Bahlil telah merapatkan kondisi listrik Indonesia khususnya yang berkaitan dengan PLN bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto siang ini. Dia menyebut dalam rapat tersebut dua menteri membahas terkait pembayaran kompensasi dan subsidi kepada PLN.

“(Dibahas) agar mereka mempunyai kemampuan keuangan yang memadai untuk mempersiapkan segala sesuatu, supaya pelayanan listrik kita kepada rakyat bisa berjalan dengan maksimal. Jadi secara overall udah tadi dibahas, nggak ada masalah,” ujarnya.

Tak hanya biaya kompensasi, Bahlil menyebut terkait pasokan batu bara pun dia merasa secara umum sudah tidak ada masalah. Dia mencatat jumlah kebutuhan batu bara PLN mencapai 154 juta ton pada 2026. Hingga saat ini PLN sudah mengantongi kontrak pasokan PLN sebanyak 134 juta ton. Kendati demikian PLN masih membutuhkan pasokan lagi sekitar 18-20 juta ton.

Batu bara merupakan sumber energi utama yang digunakan pembangkit listrik tenaga uap agar bisa memproduksi listrik. Selain kurangnya pasokan, kondisi pasokan batu bara juga mengalami kendala pasokan untuk jenis kalori sedang dengan kadar 5200 GAR.

“Kita tahu sekarang kalori batu bara Indonesia semakin rendah. kami sedang cari solusinya tapi secara umum lainnya tidak ada masalah,” kata dia.

Guna memastikan terpenuhinya pasokan batu bara PLN, dia menyebut Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan untuk membuat tim khusus terkait pengadaan batu bara. Tim ini melibatkan Kementerian ESDM, BPKP, dan PLN. Bahlil menyebut tim ini dibentuk agar bisa dengan cepat mengetahui masalah teknis di lapangan.

“Jangan sampai batu bara sudah ada, ESDM sudah menugaskan kepada PLN, tapi kalau tidak dieksekusi kan tidak akan sampai (batu baranya) ke pembangkit,” ucapnya.

Menurut Bahlil pengawasan ini memang harus dilakukan sebagai pertanggungjawaban moral PLN. Sebab negara sudah memberikan subsidi kepada PLN baik di hulu dan hilir. Di tingkat hulu, subsidi diberikan pasokan batu bara melalui DMO dan memeroleh gas yang tarifnya dipatok berdasarkan kebijakan gas murah atau HGBT.

Sementara di sisi hilir, PLN juga mendapatkan anggaran subsidi dan kompensasi dari pemerintah.

Bahlil menyebut dengan segala bantuan yang diberikan pemerintah kepada PLN namun jika tidak ada pengawasan dan manajemen yang presisi maka akan menciptakan lahirnya pengeluaran (cost) berlebih.

“Kalau cost berlebih nanti PLN mendapatkan (keuntungan) 7% dari opex. Semakin tinggi opexnya akan membebani keuangan negara,” katanya.