Kondisi Geopolitik Masih Tak Pasti, Pemerintah Hitung HPP Pertamax

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yuliot Tanjung menyatakan pemerintah saat ini masih menghitung harga pokok penjualan (HPP) bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi Pertamax untuk mengkaji kemungkinan penurunan harga. Kondisi geopolitik di Timur Tengah yang masih bergejolak menjadi salah satu alasan pemerintah melakukan perhitungan tersebut.

“Harga Pertamax, kami mengikuti harga pasar. Kalau kami melihat kondisi geopolitik saat ini situasi ketidakpastiannya cukup tinggi. (Harga minyak) di pasar internasional naik,” kata Yuliot saat ditemui di gedung BRIN Jakarta Pusat, Selasa (28/7).

Yuliot menyebut pemerintah saat ini masih perlu menghitung seluruh aspek harga Pertamax termasuk variabel keuntungan. Pemerintah akan melihat seperti apa harga keekonomiannya.

“Termasuk kalau potensi harga (minyak dunia) secara rata-rata turun, tentu dari Pertamina akan menyesuaikan harga,” ujarnya.

Harga minyak acuan dunia mulai turun setelah Presiden Donald Trump mengatakan Amerika Serikat (AS) dan Iran tengah melakukan perundingan untuk mengakhiri konflik di Timur Tengah.

Pagi ini, harga minyak Brent turun 0,7% menjadi US$ 87,73 per barel pada pukul 08.11 waktu Singapura. Kemarin, harga minyak Brent telah anjlok 8,7% yang merupakan angka penurunan terbesar dalam tiga bulan.  Sementara itu, harga minyak West Texas Intermediate turun 0,9% menjadi US$ 81,84 per barel.

Harga minyak mentah bergerak sangat fluktuatif sepanjang bulan ini. Awalnya, harga melonjak ketika ketegangan antara Washington dan Teheran kembali meningkat dan konflik meluas hingga Laut Merah. 

Namun, harga kemudian merosot setelah ketegangan mulai mereda dalam beberapa hari terakhir. Kendati demikian, para pelaku pasar masih berhati-hati karena lalu lintas kapal tanker melalui Selat Hormuz belum kembali normal.

Berpeluang Turun

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebelumnya mengatakan penurunan harga Pertamax dapat terjadi apabila tren penurunan harga minyak mentah dunia terus berlanjut. Bahlil mengatakan pemerintah tengah mengevaluasi perkembangan harga minyak dunia dan akan menggelar rapat bersama PT Pertamina untuk membahas penyesuaian harga BBM nonsubsidi.

“Ketika harga minyak dunia turun, pemerintah akan menyesuaikan. Karena teman-teman tahu kadang-kadang harga ICP hari ini naik, besok turun. Enggak sampai dua hari naik lagi,” kata Bahlil seusai mengikuti Sidang Kabinet di Istana Merdeka Jakarta pada Senin (20/7).

Pemerintah juga tengah berupaya mencari skema penyesuaian harga yang seimbang sehingga tidak membebani masyarakat pengguna BBM nonsubsidi ke depannya. Bahlil menilai langkah ini sekaligus untuk menjaga keberlangsungan usaha badan usaha di sektor minyak dan gas. 

Menurutnya, pemerintah ingin menjamin kebijakan harga tetap memberikan kepastian bagi masyarakat yang menggunakan BBM nonsubsidi tanpa mengganggu iklim usaha di sektor perminyakan.

“Dalam kondisi seperti ini kita mencari formulasi yang bijak, yang tidak memberatkan rakyat. Pengguna yang non-subsidi ini kan totalnya 20%. Tapi, juga tidak memberatkan pelaku usaha di sektor perminyakan,” ujar Bahlil.