Pasok 43% Batu Bara Dunia, Bahlil Kendalikan Produksi untuk Dongkrak Harga

Indonesia menjadi salah satu pemasok utama batu bara dunia. Pada 2025, produksi batu bara nasional yang diperdagangkan ke pasar internasional mencapai sekitar 540 juta ton atau setara 43% dari total perdagangan batu bara global. Namun, besarnya pasokan tersebut belum sepenuhnya memberikan keuntungan optimal bagi perusahaan tambang maupun negara.

Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menilai, melimpahnya pasokan batu bara Indonesia selama ini justru menekan harga komoditas tersebut. Pembukaan lahan tambang secara masif membuat batu bara dijual dengan harga rendah.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah memilih mengendalikan produksi melalui mekanisme Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). Kebijakan ini ditujukan untuk menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan sehingga harga batu bara dapat meningkat.

"Jadi produksinya terkoreksi, turun, tapi pendapatannya naik. Ini baru paten. Gak dijual murah barang kita," kata Bahlil saat membuka Mineral dan Batubara Convention - Expo (Minerba Convex) 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Senin (2/11).

Bahlil menjelaskan, konsumsi batu bara dunia mencapai sekitar 8,9 miliar ton per tahun. Namun, volume yang diperdagangkan antarnegara hanya sekitar 1,3 miliar ton. Dari jumlah tersebut, Indonesia memasok sekitar 540 juta ton pada 2025.

Besarnya kontribusi Indonesia terhadap perdagangan batu bara global belum sejalan dengan keuntungan yang diperoleh. Menurut Bahlil, kondisi tersebut terjadi karena produksi yang terlalu besar membuat pasokan melimpah dan harga komoditas tertekan. Akibatnya, keuntungan perusahaan tambang dan penerimaan negara belum maksimal.

Bahlil mengungkapkan, pemerintah sebelumnya telah berupaya mendorong kenaikan harga melalui pengaturan Harga Batubara Acuan (HBA). Namun, kebijakan tersebut tidak berjalan sesuai harapan. Pemerintah kemudian mengambil langkah melalui pengendalian volume produksi.

Hasilnya, harga batu bara tahun ini disebut dapat mencapai US$154 per ton. Bahlil menilai, pengaturan produksi menjadi salah satu cara untuk menjaga nilai komoditas tambang nasional agar tidak terus tertekan akibat persaingan pasokan.

"Jangan kita mengelolanya seperti orang yang kelaparan. Jangan seperti orang yang baru puasa, tiba-tiba buka puasa, apa aja yang mau dimakan," ujarnya.

Bahlil Minta Pengusaha Tambang Atur Produksi

Dalam kesempatan tersebut, Bahlil juga meminta para pengusaha batu bara tidak saling mendahului dalam mengejar target produksi. Ia memahami setiap perusahaan memiliki kepentingan untuk memperoleh keuntungan maksimal. Namun, pengelolaan produksi perlu mempertimbangkan kondisi pasar dan pembagian kuota yang adil.

Ia menyebut jumlah perusahaan yang mengajukan RKAB meningkat dari sekitar 500 perusahaan pada 2025 menjadi 650 perusahaan pada 2026. Bertambahnya jumlah pemohon membuat pemerintah perlu mengatur alokasi produksi agar tidak memicu kelebihan pasokan.

Menurut Bahlil, kondisi ideal bagi industri batu bara adalah produksi yang tinggi dengan harga jual yang tetap baik. Namun, ketika harga sedang melemah, peningkatan produksi secara berlebihan justru berpotensi memperburuk keadaan pasar.

Pemerintah karena itu berupaya menjaga keseimbangan antara volume produksi dan harga jual. Dengan pengaturan tersebut, perusahaan diharapkan tetap memperoleh keuntungan yang layak, sementara negara mendapatkan penerimaan yang lebih optimal dari pengelolaan sumber daya alam.

Penerimaan Negara dari Batu Bara Meningkat

Kebijakan pengendalian produksi juga tercermin dalam perkembangan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor mineral dan batu bara. Bahlil menyebut, PNBP pada 2025 berada di kisaran Rp130 triliun hingga Rp135 triliun.

Sementara itu, hingga 1 Oktober 2026, penerimaan negara dari sektor tersebut telah mencapai Rp141 triliun. Pemerintah memperkirakan angkanya masih akan meningkat hingga akhir tahun.

Bahlil memperkirakan PNBP sektor minerba dapat mencapai Rp160 triliun hingga Rp165 triliun sepanjang 2026. Capaian tersebut diharapkan menunjukkan bahwa pengelolaan produksi dan harga komoditas dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap penerimaan negara.

Melalui kebijakan pengendalian produksi, pemerintah ingin menjaga nilai ekonomi batu bara nasional sekaligus memastikan pemanfaatan sumber daya alam berlangsung secara terukur. Dengan demikian, cadangan batu bara Indonesia tetap dapat memberikan manfaat bagi perekonomian dan generasi mendatang.