RUU EBET Masuk Prolegnas DPR, ESDM Pastikan Power Wheeling Tak Masuk Pembahasan

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan skema power wheeling tidak masuk dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET). Power wheeling adalah mekanisme yang memungkinkan produsen swasta memanfaatkan bersama jaringan transmisi listrik pihak lain, termasuk milik PLN.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) ESDM, Eniya Listiani Dewi menyatakan, Kementerian ESDM tidak pernah mengajukan skema tersebut sejak awal pembahasan RUU EBET. “Tidak pernah ada, dari dulu juga tidak pernah ada,” kata Eniya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (9/11).

RUU EBET masih tercantum dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026 DPR. Kendati demikian, Eniya mengaku belum menerima arahan mengenai kelanjutan pembahasan RUU EBET. “Belum ada arahan sama sekali,” ujarnya.

Wacana terkait power wheeling menuai pro dan kontra di kalangan publik. Skema ini di satu sisi memungkinkan produsen listrik swasta, termasuk pembangkit EBET, menyalurkan listrik secara langsung kepada konsumen dengan memanfaatkan jaringan PLN. Namun, di sisi lain, mekanisme ini dinilai mengarah pada liberalisasi sektor kelistrikan yang berpotensi melanggar Pasal 33 UUD 1945, karena listrik menguasai hajat hidup orang banyak.

Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, sebelumnya mengatakan Presiden Prabowo Subianto menolak konsep power wheeling yang saat ini tengah dibahas dalam perumusan RUU EBET. Dia mengatakan, konsep power wheeling tidak akan pernah diterapkan selama Prabowo menjadi presiden.

“Ditolak Prabowo,” ujar Hashim saat menjawab pertanyaan Wakil Ketua Komisi XII DPR, Sugeng Parwoto, dalam agenda CNBC Indonesia Economic Outlook 2025 di Jakarta, Februari tahun lalu.

Hashim menuturkan, pemerintah tetap percaya bahwa negara tetap harus jadi pengendali listrik di Indonesia. Karena itu, peran PLN sebagai pemegang kendali sumber daya listrik tetap harus dipertahankan.

Menurut Hashim, skema power wheeling memungkinkan pihak asing menguasai kelistrikan Indonesia. Meskipun Indonesia terbuka pada investor asing, namun hal itu tidak berlaku bagi sektor listrik.

“Kalau dibuka, power wheeling ini bisa wild west, dan sektor listrik kita didominasi oleh pihak non-Indonesia,” ujarnya.

“Jadi maaf, power wheeling ditolak. Tetap negara melalui PLN adalah pengendali kelistrikan, dan saya optimis(tis) banyak yang mau investasi energi baru terbarukan di Indonesia,” ujarnya.