LPEM UI: Insentif Biodiesel B50 Bisa Membengkak Saat Harga Minyak Turun

12 November 2026, 16:32

ANTARA FOTO/Abdan Syakura/bar

Petugas mengalirkan bahan bakar biodiesel 50 persen (B50) ke dalam drum penyimpanan di Stasiun Blending dan Pengisian Bahan Bakar Uji Jalan B50, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Minggu (7/6/2026).

Membuat ringkasan dengan AI

Penurunan harga minyak mentah dunia berpotensi memperbesar beban pembiayaan program mandatori biodiesel B50 di Indonesia. Kondisi tersebut terjadi karena penurunan harga minyak mentah justru memperlebar selisih harga solar dan biodiesel berbasis minyak sawit.

Ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI), Teuku Muhammad Riefky Hasan, memperkirakan pemerintah melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) perlu menanggung subsidi biodiesel yang lebih besar apabila harga minyak mentah terus melemah pada 2027.

Kebutuhan insentif biodiesel yang ditanggung BPDP diperkirakan berada di kisaran Rp12,7 triliun hingga Rp47,2 triliun, dengan asumsi kurs Rp18.154 per dolar AS. Angka tersebut berasal dari simulasi kebutuhan insentif sebesar US$700 juta hingga US$2,6 miliar, bergantung pada skenario harga minyak mentah Brent di kisaran US$100 hingga US$70 per barel. Dana tersebut digunakan untuk menutup selisih apabila harga indeks pasar (HIP) biodiesel lebih tinggi daripada harga indeks pasar solar.

Dalam paparannya di Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) 2026 di Bali International Convention Centre, Kamis (12/11), Riefky menjelaskan harga referensi solar mengikuti pergerakan minyak mentah, sedangkan harga referensi biodiesel mengikuti harga CPO.

Ia menjelaskan, ketika harga minyak mentah turun, harga solar ikut melemah. Sementara harga biodiesel relatif bertahan sehingga memperlebar kesenjangan harga keduanya.

"Harga referensi biodiesel mengikuti harga CPO, bukan minyak mentah. Sementara itu, volumenya telah ditetapkan berdasarkan mandat pemerintah, sehingga BPDP harus membayar selisih antara harga biodiesel dan solar dikalikan dengan volume yang disalurkan,” kata Riefky saat menjadi pembicara IPOC 2026.

Riefky memaparkan simulasi kebutuhan insentif biodiesel berdasarkan tiga skenario harga minyak mentah Brent, yakni US$100, US$80, dan US$70 per barel. Pada skenario Brent US$100 per barel, harga referensi solar diperkirakan mencapai US$850 per ton, sedangkan harga biodiesel berada di sekitar US$930 per ton. Selisih harga keduanya mencapai US$80 per ton.

Ketika harga Brent turun menjadi US$80 per barel, harga acuan solar diperkirakan berada di US$710 per ton. Sementara itu, harga biodiesel tetap sekitar US$930 per ton. Kondisi tersebut memperlebar selisih harga menjadi US$220 per ton.

Adapun pada skenario harga Brent US$70 per barel, harga referensi solar diperkirakan turun lebih jauh menjadi US$630 per ton. Dengan harga biodiesel yang tetap berada di sekitar US$930 per ton, kesenjangan harga keduanya mencapai US$300 per ton.

Pelebaran selisih harga tersebut meningkatkan kebutuhan insentif yang harus dibayarkan oleh BPDP. Riefky menyebut volume solar bersubsidi atau public service obligation (PSO) sekitar 8,5 juta ton, kebutuhan insentif diperkirakan mencapai US$700 juta ketika harga Brent berada di US$100 per barel.

Kebutuhan tersebut meningkat menjadi sekitar US$1,9 miliar apabila harga Brent turun menjadi US$80 per barel. Sementara itu, pada skenario harga Brent US$70 per barel, kebutuhan insentif diperkirakan melonjak hingga US$2,6 miliar.

Insentif Meningkat, Kemampuan BPDP Biayai Program Biodiesel Tertekan

Riefky menilai peningkatan kebutuhan insentif tersebut berpotensi menekan kemampuan BPDP dalam membiayai program biodiesel. Terlebih, pemerintah juga menghadapi keterbatasan ruang fiskal untuk menambah dukungan anggaran pada 2027.

Di sisi lain, penerimaan pungutan ekspor sawit berpotensi menghadapi tekanan karena proyeksi penurunan volume ekspor CPO Indonesia pada tahun depan. LPEM FEB UI memperkirakan ekspor sawit turun sekitar 4,6 juta ton menjadi 26,5 juta ton tahun depan.

Riefky menjelaskan pungutan ekspor yang berlaku sebesar 12,5% dari harga referensi CPO dikalikan dengan volume ekspor. Penurunan volume ekspor ini berpotensi membatasi penerimaan dana yang dapat digunakan untuk membiayai insentif biodiesel.

Berdasarkan simulasi LPEM FEB UI, penerimaan pungutan ekspor diperkirakan berada pada kisaran US$2,5 miliar-US$3 miliar dengan asumsi volume ekspor sekitar 26,5 juta ton.

Pada skenario Brent US$70 per barel, kebutuhan insentif biodiesel untuk solar PSO diperkirakan mencapai US$2,6 miliar. Kebutuhan subsidi tersebut berpotensi menyerap hampir seluruh penerimaan pungutan ekspor yang diperkirakan berada di kisaran US$2,5 miliar-US$3 miliar.

Riefky memperkirakan pemerintah berpotensi menaikkan pungutan ekspor apabila penerimaan BPDP tidak mencukupi untuk membiayai kebutuhan insentif biodiesel. Pemerintah sebelumnya juga telah menaikkan tarif pungutan ekspor secara bertahap dari 7,5% menjadi 10%, kemudian menjadi 12,5%.

"Anggaran tidak memiliki ruang yang cukup, sementara menurunkan kadar campuran biodiesel merupakan langkah mundur dari kebijakan yang telah ditetapkan. Pungutan ekspor juga sudah naik dari 7,5% menjadi 10%, kemudian menjadi 12,5%,” ujarnya.