Hasil lifting pertama B50 dari Kilang Kasim dan Kilang Plaju didistribusikan ke SPBU yang tersebar di sekitar wilayah Indonesia Barat dan wilayah Indonesia Timur.
Badan Pusat Statistik (BPS) menilai implementasi program biodiesel B50 berpotensi menekan ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) Indonesia pada semester II 2026.
Hasil riset yang dilakukan peneliti dari Universitas Padjadjaran mengungkap implementasi B50 berpotensi memicu utang karbon hingga 122 tahun akibat kebutuhan pembukaan jutaan hektare lahan baru.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran, Yayan Satyaki, menilai campuran biodiesel 25 persen (B25) lebih ideal diterapkan di Indonesia dibandingkan biodiesel 50 persen (B50).
Pemerintah tingkatkan mandatori biodiesel ke B50 pada 2026, namun ekspansi biofuel berisiko picu tekanan pada lahan, pangan, dan hutan tanpa pendekatan terintegrasi.
Program B50 adalah langkah strategis Indonesia sebagai pelopor dunia untuk meningkatkan ketahanan energi dan mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar fosil yang fluktuatif.
Berakhirnya impor solar tidak otomatis menurunkan belanja subsidi solar dalam APBN. Oleh karena itu, manfaat fiskal dari implementasi B50 perlu dinilai secara menyeluruh.
Implementasi mandatori biodiesel B50 diperkirakan akan mendorong kenaikan harga crude palm oil (CPO) seiring meningkatnya kebutuhan bahan baku dalam negeri.
Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan biodiesel B50 untuk tingkatkan serapan minyak sawit dan kurangi impor solar, namun tantangan kesejahteraan petani masih mengemuka.
Direktur Sawit Watch Achmad Surambo mengatakan petani sawit swadaya masih terjebak dalam rantai pasok yang panjang dan menjadi price taker dengan program B50 yang berlaku saat ini.