Ditanya soal Harga Pangan, Mendag Agus Suparmanto Jawab soal Ekspor
Menteri Perdagangan Agus Suparmanto mendapatkan pertanyaan soal persepsinya terhadap kebijakan dalam negeri, khususnya bahan pokok dan pangan. Pertanyaan tersebut diajukan oleh awak media.
Namun, alih-alih menjawab kebijakan terkait , Agus justru memaparkan kebijakan perdagangan internasional ke depan, yaitu pemangkasan regulasi yang menghambat ekspor. Ia menambahkan, hal tersebut sesuai dengan perintah Presiden Joko Widodo.
"Semua aturan yang menghambat ekspor harus diubah sesegera mungkin karena menghalangi kita untuk dapat neraca yang positif," kata Agus dalam pertemuan dengan media di Jakarta, Kamis (24/10).
Awak media pun kembali menanyakan kembali terkait kebijakan pangan. Ia hanya menjawab bahwa stabilitas harga pangan sudah terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Agus lalu kembali menyinggung soal pemangkasan dan penyederhanaan aturan.
"Kami akan pangkas, dalam arti menyederhanakan," ujarnya.
(Baca: Tekan Defisit Neraca Dagang, Airlangga Dorong Restrukturisasi TPPI)
Jumpa pers perdana tersebut berlangsung sekitar 20 menit yang disertai dengan perkenalan dengan awak media secara satu per satu. Pertanyaan yang diajukan juga dibatasi lantaran Agus memiliki agenda yang masih harus dihadiri.
Selain akan mengatur kembali kebijakan ekspor, Agus juga menjelaskan sejumlah perjanjian luar negeri akan diselesaikan, baik bilateral dan multilateral. Ia juga akan mengkaji manfaat dari perjanjian-perjanjian yang sudah ada dan tengah diselesaikan terhadap peluang ekspor Indonesia.
Menurutnya, ekspor Indonesia masih kalah dibandingkan Vietnam lantaran negara itu kerap mendapatkan tarif bea masuk yang lebih rendah berkat perjanjian internasional. "Ini yang kami perjuangkan," kata dia.
(Baca: Investor Minta Tim Ekonomi Kabinet Baru Tuntaskan Pengangguran dan CAD)
Di sisi lain, ia juga mendorong diversifikasi ekspor di mitra tradisional. Oleh karena itu, ia menilai pentingnya peningkatan sumber daya manusia pada sektor perdagangan. Selain itu, menurut dia, pameran internasional juga akan ditingkatkan.
Sebaliknya, kebijakan impor akan dilakukan secara selektif. Menurut dia, keran impor hanya akan dibuka pada saat yang tepat. Pemerintah juga akan mendorong substitusi produk guna menekan impor.
"Jangan sampai impor beras, tapi kita panen. Hancur harganya," ujar Agus.
Berdasarkan data Sekretariat ASEAN, nilai ekspor Indonesia pada 2018 hanya sebesar 17,28% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka tersebut di bawah rerata ASEAN sebesar 55,22% terhadap PDB dan berada di posisi paling buncit dari 10 negara.
