APEC Sepakati Digitalisasi Perdagangan dan Konektivitas UMKM
Pertemuan Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) untuk para menteri perdagangan di Asia Pasifik menghasilkan kesepakatan untuk optimalisasi teknologi digital dalam perdagangan global. Pertemuan di Papua Nugini pada 25 dan 26 Mei 2018 menyorot pertumbuhan inklusif dan penguatan konektivitas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam kegiatan ekonomi internasional.
Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan, Iman Pambagyo, menekankan pentingnya unsur inklusivitas dalam pertumbuhan ekonomi. Perkembangan internet dan teknologi digital telah banyak mengubah pola aktivitas global, termasuk perdagangan.
“Kami ingin seluruh masyarakat mendapat manfaat ekonomi sebesar-besarnya karena perubahan tersebut dapat mendorong pemerataan kesejahteraan,” kata Iman melalui keterangan resminya, Ahad lalu. (Baca juga: Pemimpin AS, Australia Hingga Jepang Puji Indonesia di Forum APEC).
Kesepakatan inovasi digital dalam perdagangan global didukung oleh APEC Action Agenda on Advancing Economic, Financial, and Social Inclusion; APEC Framework on Cross-border E-Commerce Facilitation; dan APEC Internet and the Digital Economy Road-Map. Pemicu pengembangan program ini karena inovasi digital membawa peluang sekaligus tantangan untuk ekonomi.
Menurut Iman, Indonesia sudah siap menyambut fenomena ekonomi berbasis digital. Pemerintah pun berencana menyiapkan berbagai kebijakan yang menguntungkan sekaligus memberi kepastian dan keamanan.
UMKM di Indonesia, kata Imam, mewakili 99 persen pelaku bisnis sehingga platform e-commerce memegang peranan penting. Pemerintah pun memberikan fasilitasi e-commerce supaya UMKM mampu meningkatkan daya saing dan menembus pasar global secara maksimal.
Selain isu digital dan inklusivitas, APEC juga terus mempercepat langkah mencapai Bogor Goals 2020 dengan mendorong integrasi ekonomi regional dan konektivitas kawasan Asia Pasifik. Prioritas besar APEC adalah mengurangi berbagai hambatan perdagangan dan investasi.
Capaian Bogor Goals akan dilaporkan kepada para Pemimpin Ekonomi APEC pada pertemuan akhir tahun. Keputusan juga akan menjadi visi APEC pasca-2020 yang dimotori oleh perwakilan 21 negara yang tergabung dalam APEC Vision Group. (Baca pula: Jokowi Promosikan Potensi Ekonomi Digital Indonesia di Forum APEC).
Integrasi ekonomi regional juga terus didorong. Salah satu topik yang terus bergulir adalah rencana realisasi Free Trade Area of the Asia Pacific (FTAAP). APEC sebagai inkubator bagi FTAAP tengah mengakselerasi program kerja di beberapa area, seperti tarif, hambatan nontarif, surat keterangan asal, jasa, investasi, perdagangan digital, dan UMKM.
FTAAP berambisi mewujudkan kerja sama yang komprehensif dan berkualitas tinggi juga mendorong berbagai inisiatif peningkatan kapasitas di APEC, khususnya bagi ekonomi berkembang. “Keterhubungan rantai pasok dan pembangunan infrastruktur yang didorong di APEC tentu saja sangat sejalan dengan visi pemerintah,” ujar Iman.
Saat ini, anggota APEC terdiri dari Australia, Brunei Darussalam, Filipina, Kanada, Chile, China, Hong Kong, Indonesia, Jepang, dan Korea Selatan. Lalu ada Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Peru, Papua Nugini, Rusia, Singapura, Taiwan, Thailand, Amerika Serikat, dan Vietnam. Kerja sama APEC bersifat nonpolitis dan bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan di Asia Pasifik.
Data APEC Policy Support Unit menunjukkan bahwa pada 2016 anggota ekonomi APEC mewakili 39 persen penduduk dunia (2,9 miliar jiwa), 47 persen perdagangan barang dan jasa global (US$ 20 triliun), dan 60 persen dari total riil PDB dunia (US$ 45 miliar). (Lihat pula: Jokowi Akan Buka Forum IORA, Seberapa Besar Dibanding APEC?).
