Jokowi Sedia APBN Rp 600 Miliar Bangun Universitas Islam Internasional
Pemerintah akan mengucurkan Rp 600 miliar untuk memulai pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) tahun ini. Dana tersebut diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar proses lelang pembangunan fisik universitas ini dapat segera dilakukan.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, sebenarnya pembangunan kompleks UIII ini memerlukan pendanaan Rp 3,9 triliun. Namun tidak semuanya akan dibangun dengan menggunakan APBN.
"Porsi APBN Rp 600 miliar agar langsung tender," kata Basuki usai rapat terbatas mengenai UIII di Istana Merdeka, Kamis (18/1).
Basuki juga menjelaskan sisa pendanaan kemungkinan akan berasal dari hibah beberapa negara dan akan dicarikan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla. Sementara, prosesi peletakkan batu pertama masih menunggu Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) Kota Depok terlebih dahulu. "Namun tadi Wakil Walikota Depok mengatakan akan mempercepat Amdal," ujarnya.
Apabila terlaksana, nantinya penyelesaian seluruh kompleks UIII akan selesai terbangun pada tahun 2022 mendatang. Basuki juga menambahkan bahwa sesuai arahan Kalla maka universitas ini akan didesain secara futuristik. "Agar (visinya) ke depan, berbeda dengan museum," katanya.
(Baca: AS Tawarkan Teknologi Pembangkit Listrik Angin dan Panas Bumi)
Sementara, Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil mengatakan dari total 143 hektare lahan UIII, masih ada sekurangnya 740 Kepala Keluarga (KK) yang masih bertahan di lokasi. Menurutnya hal tersebut akan segera diselesaikan. "Akan diberikan kadeudeuh (kompensasi)," katanya.
Sedangkan terkait lahan, Radio Republik Indonesia (RRI) selaku pemilik mayoritas lahan akan memberikan surat rekomendasi penggunaan lahan tersebut untuk pemerintah.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri meminta universitas ini dapat digunakan mahasiswa asing untuk mempelajari Islam dan memperkokoh kepemimpinan Indonesia secara internasional. "Jadi bukan hanya menjawab kebutuhan domestik tapi untuk kebutuhan internasional," kata Jokowi.
