Laporkan Penggunaan Uang Pajak, Basuki Ajak Menkeu Tinjau Proyek Tol

18 Januari 2018, 13:33

Kementerian PUPR

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengajak Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi untuk melihat pembangunan jalan tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi (MKTT), kemarin. Peninjauan ini lantaran sebagian konstruksi tol bagian Trans Sumatera ini dibangun dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Ini sebagai laporan kami atas penggunaan pajak untuk pembangunan infrastruktur," kata Basuki dalam keterangan resmi PUPR, Kamis (18/1). Dukungan anggaran negara diberikan dengan bentuk konstruksi sebagian ruas, yakni Seksi 2 (Kualanamu - Parbarakan) sepanjang 7 kilometer dan Seksi 1 B (Tanjung Morawa - Parbarakan) sepanjang 7,5 kilometer.

Basuki menjanjikan konstruksi total Seksi 1 (Tanjung Morawa-Parbarakan) sepanjang 10,7 kilometer akan selesai April 2018. Apabila rampung, tol MKTT akan tersambung jalan tol Belawan-Medan-Tanjung Morawa. Adapun Badan Usaha Jalan Tol Seksi 1 A adalah PT Jasa Marga Kualanamu Tol yang mengerjakan Seksi sepanjang 3,2 kilometer.

Sedangkan konstruksi Seksi 1A mencapai 70,2 persen, tapi progres pembebasan tanahnya sudah 97 persen. Sedangkan untuk Seksi VII (Sei Rampah - Tebing Tinggi) yang merupakan Seksi terakhir tol tersebut saat ini komstruksinya masih 12,3 persen dengan progres tanah 84,5 persen.

"Tapi akan rampung dan seluruhnya tersambung Belmera akhir Desember 2018," kata Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Herry Trisaputra Zuna.

Sri Mulyani mengatakan dukungan yang diberikan dari Kementerian Keuangan adalah pengadaan lahan lewat Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), lalu menghubungkan pembiayaan proyek dari institusi keuangan dengan PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) (Persero).

"Semua untuk mengakselerasi proyek," kata Sri.

Tol ini memiliki panjang 61,7 kilometer dengan total investasi Rp 4,9 triliun. Seksi 2 hingga 6 tol ini telah diresmikan pengoperasiannya bersamaan dengan tol Medan-Binjai Seksi 2 dan 3 oleh Presiden Joko Widodo pada Oktober 2017 lalu.

Editor: Safrezi Fitra