Rusun DP Nol Rupiah Diresmikan Anies, Skema Pendanaan Belum Final
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meresmikan program uang muka (Down Payment/DP) nol rupiah dengan peletakan batu pertama (ground breaking) di rumah susun Klapa Village, Pondok Kelapa, Jakarta Timur, Kamis (18/1). Meski program telah diresmikan, skema pendanaan program ini masih belum final karena dalam proses pembahasan dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengakui bahwa skema program ini belum diputuskan dan masih terus berkoordinasi dengan beberapa pihak terkait.
"Skema, structure, maupun frame work dari rumah DP Nol rupiah terus kami sempurnakan. Kami berkoordinasi dengan BI, OJK, perbankan, dan juga internal dari segi regulasinya agar begitu skemanya diluncurkan, dan mulai menerima permintaan dari masyarakat kami sudah lengkap semua dari segi peraturan dan regulasinya," ujar Sandiaga Uno di Balai Kota Jakarta, Kamis (18/1).
(Baca juga: Sukseskan OK-OTrip dan Rumah DP Nol Rupiah, Anies Minta Dukungan BI)
Sandiaga mengatakan program DP Nol Rupiah yang baru diresmikan Anies masih menggunakan skema pendanaan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.
"Kami sedang finalkan dan skemanya dimatangkan terus, sehingga nanti intervensi APBD dapat menyelesaikan yang menjadi permasalahan di masyarakat," kata Sandi.
Pemprov DKI menganggarkan dana Rp 800 miliar untuk program DP nol rupiah, di antaranya untuk peruntukan pembelian lahan.
Dalam proyek rusun Klapa Village, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PD Pembangunan Sarana Jaya yang bertugas membangun rusun DP nol rupiah. Rusun bakal terdiri dari dua tower dengan perkiraan pembangunan membutuhkan waktu 1,5 tahun.
(Baca juga: Anies Akan Gandeng Program Sejuta Rumah Jokowi dengan DP 0 Rupiah)
Tahap pertama akan dibangun satu tower terdiri 703 unit dengan kontraktor pembangunan adalah PT Totalindo Tbk. Harga jual rumah susun terdiri dari dua tipe yakni tipe 36 dijual dengan harga Rp 320 juta dan tipe 21 dengan harga Rp 185 juta.
Program ini diperuntukan bagi warga Jakarta dengan penghasilan antara Rp 3,6 juta hingga Rp 7 juta. Anies menyatakan skema pembiayaan dapat menggunakan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau program KPR bersubsidi yang diluncurkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Di luar BUMD, asosiasi pengembang properti Real Estate Indonesia (REI) juga bekerja sama dengan pemprov untuk mendukung program DP nol rupiah. Sebanyak 21 perusahaan pengembang menyatakan mendukung program DP Nol Rupiah, di antaranya PT. Adhi Persada Property, PT. Agung Podomoro Land Tbk, PT. Alam Sutera Realty Tbk, Ciputra Group, Intiland Group, Lippo Group, Sinarmas Group, dan PT. Metropolitan Land Tbk.
Ketua DPD REI DKI Jakarta Amran Nukman menjelaskan setelah penandatanganan kesepakatan ini akan dibentuk tim kecil yang anggotanya terdiri atas pemprov DKI Jakarta, DPD REI DKI Jakarta dan pengembangan anggota REI DKI Jakarta. Tim tersebut selanjutnya merumuskan rencana kerja dan hal teknis terkait hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan aturan yang berlaku.
Amran menjelaskan bahwa rumah yang dibangun ini tidak mungkin di bawah Rp 300 juta karena berbentuk rumah susun. Apalagi dana sebesar 10% yang biasa dijadikan DP, tidak ada. Sehingga pihak pengembang mungkin merasa keberatan untuk membangun rumah DP Nol ini.
Besarnya jumlah unit yang akan dibangun dalam rumah DP nol rupiah ini menarik pengembang. Presiden Direktur Eurika Group Lukman Purnomosidi menilai bahwa ada kesempatan pasar yang besar karena ada permintaan sebanyak 300.000 unit.
"Jika dirata-rata harga rumah susun Rp 360 juta maka potensi pasarnya sekitar Rp 108 triliun," kata Lukman.
