Belanja Modal Proyek LRT Ditambah Rp 1 Triliun
Pemerintah menargetkan perumusan skema pembiayaan proyek Light Rail Transit (LRT) dapat dirampungkan pada bulan Desember mendatang. Di antara perubahan yang dibahas adalah tambahan belanja modal sebesar Rp 1 triliun.
Direktur Utama SMI Emma Sri Martini mengatakan, beberapa hal yang diselesaikan antara lain perjanjian konsesi, kepastian belanja modal hingga struktur subsidi LRT. Bahkan, dirinya mengatakan akan ada Peraturan Menteri yang harus diselesaikan.
"Ini yang masih kami kejar dalam dua minggu dan mudah-mudahan bisa financial closing Desember," katanya usai rapat LRT di kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta, Rabu (1/11).
(Baca juga: BUMN Harus Mengerjakan Proyek yang Tak Diminati Swasta)
Emma mengatakan, akan ada penyesuaian besaran pembiayaan proyek tersebut lantaran ada perubahan belanja modal. Namun dia masih belum mengetahui persis berapa porsi perbankan dalam pembiayaan proyek kereta ringan tersebut. "Jadi memang masih nanti terlihatnya," ujar Emma.
Direktur Operasi III PT Adhi Karya (Persero) Tbk Pundjung Setya Brata menargetkan untuk mengejar financial closing pada bulan Desember mendatang, maka seluruh pihak menargetkan perjanjian konsesi akan selesai pada tanggal 9 November 2017.
Apalagi, menurutnya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan sangat fokus menyelesaikan pembiayaan ini. "Jadi kalau bisa selesai pada tanggal 9 nanti," kata Pundjung.
(Baca juga: Proyek LRT Jabodebek Diklaim Tak Lagi Terkendala Persoalan Lahan)
Dia juga mengatakan paling tidak akan ada tambahan belanja modal sebesar Rp 1 triliun yang telah disepakati pada rapat hari ini. Biaya tersebut akan digunakan untuk membangun prasarana, stasiun tambahan, hingga sistem telekomunikasi proyek tersebut. "Apalagi ada tambahan untuk pembangunan stasiun Halim dan Cikoko," katanya.
Sedangkan Menteri Perhubungan Budi Katya Sumadi menyebut bank swasta yang siap masuk pendanaan adalah PT. Bank Central Asia Tbk serta CIMB Niaga. Sisanya adalah bank-bank Badan Usaha Milik Negara. "Yang pernah sampaikan kesiapannya mereka," kata Budi.
