Operator Tri Sebut Aturan Registrasi SIM Card Bakal Ganggu Bisnis
PT Hutchison 3 Indonesia (Tri Indonesia) menyatakan aturan registrasi SIM Card atau kartu prabayar akan berdampak terhadap bisnis perusahaan. Selama ini, Tri kerap memberikan promo terhadap konsumennya melalui penjualan kartu perdana SIM prabayar, tanpa perlu ada registrasi.
"Masalah ini pasti akan membuat goyang, pasti (perusahaan) akan merasakan dampaknya," ujar DGM Corporate Communication PT Hutchison Tri Indonesia Arum K. Prasodjo ketika dihubungi Katadata, Jumat (13/10). (Baca: Operator Seluler Siapkan Sistem untuk Registrasi Kartu Prabayar)
Kendati demikian, Tri menilai aturan ini penting sebagai langkah perlindungan konsumen. Sebab dengan adanya registrasi melalui Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga, konsumen akan lebih aman dan nyaman dalam menggunakan jasa telekomunikasi.
Selain itu, data pelanggan yang valid juga bisa digunakan Tri untuk profiling dan engagement lebih baik. "Jadi dari pihak kami mendukung," kata Arum.
Arum pun mengatakan Tri mengantisipasi goncangan atas terbitnya aturan ini. Tri menyiapkan strategi mempermudah pelanggan untuk melakukan registrasi tidak hanya melalui pesan singkat, namun juga portal internet. "Karena pelanggan kami 70-80% pelanggan data internet. Jadi bagaimana mereka lebih mudah melakukan proses registrasi dan validasinya," kata Arum.
(Lihat Ekonografik: Tak Terdaftar, Nomor Ponsel Diblokir)
Sebaliknya, Presiden Direktur PT Smartfren Telecom Merza Fachys menganggap bisnis Smartfren tak akan terganggu aturan registrasi kartu prabayar. Alasannya secara praktis tidak ada perubahan signifikan. "Sehingga, sifat kompetisinya tidak berubah," kata Merza saat dihubungi Katadata.
Merza mengatakan, aturan tersebut justru memberi satu nilai tambah yang esensial atas data pelanggan. Alasannya, kini data pelanggan dapat lebih jelas karena adanya koneksi langsung dengan pusat data melalui NIK KTP dan nomor KK.
"Jadi kalau sebelumnya sistem registrasi operator menerima data yang diinputkan oleh pelanggan apa adanya tanpa bisa validasi, maka nantinya akan dijamin data tersebut valid," kata Merza.
Merza pun menyatakan mendukung rencana pemerintah meminta pelanggan melakukan registrasi kartu SIM Prabayar tersebut. Rencananya, registrasi akan dimulai serentak oleh seluruh operator seluler pada 31 Oktober mendatang. "Tentu saja semua operator, termasuk Smartfren sangat mendukung hal tersebut," kata Merza.
Lebih lanjut Merza menuturkan, saat ini sistem Smartfren untuk mendukung aturan registrasi kartu SIM prabayar telah siap. Adapun, sosialisasi terhadap pelanggan dan calon pelanggan Smartfren akan dilakukan sesuai arahan Kemenkominfo. "Sosialisasi dilakukan secara serentak bersama Kominfo dan semua operator," kata Merza.
Berdasarkan poster yang diterbitkan Kemenkominfo, aturan ini dikeluarkan untuk melindungi konsumen dari penyalahgunaan data dan hal-hal yang merugikan konsumen. Selain itu, aturan diterbitkan untuk memudahkan penyediaan layanan bagi konsumen telepon seluler.
Nantinya, konsumen akan dimintai untuk mengirimkan pesan singkat dengan subyek NIK#Nomor KK# ke 4444. Konsumen harus memastikan jika masing-masing NIK dan nomor KK terdiri dari 16 digit dan sudah terdaftar di Dukcapil.
Jika hingga waktu yang ditentukan belum juga melakukan registrasi baru atau pendaftaran ulang, maka Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) akan memberikan sanksi. Sanksinya berupa pemblokiran akses layanan telekomunikasi.
Rinciannya, pemblokiran layanan panggilan masuk (incoming call) dan pesan singkat (Short Message Service/SMS) jika belum melakukan registrasi hingga 15 hari setelah batas waktu 31 Oktober 2017. Sanksi sama juga berlaku untuk akses internet.
Pemerintah akan membatasi jumlah nomor yang dapat diregistrasi oleh pelanggan, maksimal tiga nomor untuk setiap NIK pada setiap operator telekomunikasi. Jika lebih dari tiga nomor, maka nomor keempat dan seterusnya dapat diregistrasi melalui gerai penyelenggara jasa telekomunikasi.
