Pemerintah Kucurkan Rp 1 Triliun untuk 10 Kawasan Wisata
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menandatangani Perjanjian Kerja Sama untuk membangun infrastruktur dengan 10 pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Nilai kerja sama ini mencapai Rp 1 triliun.
Direktur Jenderal Cipta Karya Sri Hartoyo mengatakan, pembangunan sarana tersebut akan memakan waktu satu sampai dua tahun hingga akhir 2018. “Untuk sepuluh (daerah) ini dari APBN, dari PUPR, kurang lebih ada 1 triliun,” kata Hartoyo di kantornya, Senin (29/5).
Hartoyo mengatakan masing-masing KSPN akan menerima kucuran dana Rp 50 -100 miliar. Kesepuluh kawasan wisata yang akan menerima kucuran dana adalah Borobudur, Morotai, Labuan Bajo, Wakatobi, Kepulauan Seribu, Danau Toba, Bromo-Tengger-Semeru, Pantai Selatan Lombok, Tanjung Kelayang, dan Tanjung Lesung-Ujung Kulon.
(Baca juga: Pemerintah Siap Sewakan Dua Bendungan untuk Pembangkit Listrik)
Ke-10 destinasi wisata tersebut nantinya akan dibangunkan berbagai infrastruktur publik. Misalnya, jalan lingkungan, drainase, sarana air minum, persampahan dan limbah, serta ruang terbuka hijau.
Adapun soal penempatan fasilitas akan ditentukan oleh Rencana Tata Ruang yang dibuat oleh pemerintah kota/kabupaten yang menerima bantuan. “Ini tidak termasuk sarana privat seperti hotel dan restoran,” katanya.
Soal pembagian tanggung jawab dengan daerah ia mengatakan memang proyek ini nantinya setelah selesai akan jadi milik daerah sebagai hibah. “Setelah proyek selesai akan diserahkan ke Pemda,” ujarnya.
(Baca juga: Jonan Minta Kepala BPH Migas yang Baru Kawal BBM Satu Harga)
Saat ini, pemerintah telah merampungkan tender pengerjaan proyek di 3 kawasan wisata prioritas, yakni Danau Toba, Borobudur, dan Pantai Selatan Lombok. Alasannya karena ke-3 KSPN tersebut merupakan proyek strategis nasional (PSN).
Selain itu, PUPR juga memfasilitasi kerjasama tanggung jawab perusahaan (CSR) antara PT Meares Soputan Mining (MSM) dengan Pemda Kabupaten Minahasa Utara. MSM akan menyediakan sistem penyediaan air minum di wilayah pedesaan di Kabupaten Minahasa Utara. CSR ini dijalin lewat kemitraan multipihak yang juga melibatkan Kementerian PUPR.
