Rencana Investasi Rp 342 Triliun Terhambat, BKPM Gandeng Polri
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melibatkan pihak kepolisian untuk mengamankan proses penanaman modal dari pusat hingga ke daerah. Dengan cara itu diharapkan investor merasa aman untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
Kepala BKPM Thomas Trikasih Lembong mengatakan, pihaknya memfasilitasi 95 proyek investasi yang menghadapi masalah(debottlenecking). Nilainya mencapai Rp 487 triliun. Dari jumlah tersebut, baru 34 proyek senilai Rp 145 triliun yang masalahnya sudah bisa difasilitasi dan diatasi oleh BKPM.
Artinya, masih ada 61 proyek investasi senilai Rp 342 triliun yang masih terhambat alias mangkrak. Menurut Tom Lembong, panggilan akrabnya, kendala yang dihadapi investor di antaranya terkait masalah keamanan.
Jadi, dia berharap kerjasama dan koordinasi antara BKPM dengan kepolisian yang lebih erat dapat menyelesaikan masalah hambatan realisasi investasi tersebut. "Diharapkan target realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) tahun 2016 sebesar Rp 594,8 triliun dan tahun 2017 sebesar Rp 631,5 triliun dapat tercapai," katanya dalam sambutan acara Investor Forum bertajuk "Jaminan Keamanan Berinvestasi" di kantor BKPM, Jakarta, Senin (19/9).
(Baca juga: Kejar Target Pertumbuhan Ekonomi, Darmin Mengandalkan Investasi)
Lembong menjelaskan, kepastian hukum dan keamanan merupakan dua hal yang menjadi pertimbangan utama investor sebelum menanamkan modalnya. Dua hal tersebut perlu jadi perhatian pemerintah jika ingin berkompetisi dengan negara-negara lain dalam menarik investasi.
Kerjasama antara BKPM dan Polri berupa kesepakatan panduan (guidance) bagi kedua instansi agar dapat saling membantu menggairahkan iklim investasi di Indonesia. (Baca juga: Pesimistis, BKPM Perkirakan Pertumbuhan Investasi 2016 Melambat)
Kepala Polri Jenderal Polisi Tito Karnavian mengakui jaminan kepastian hukum dan keamanan sebagai salah satu poin yang bisa diupayakan pemerintah dalam mendukung terciptanya iklim investasi yang baik. Selain itu, ia menyebut perlunya promosi yang baik, khususnya oleh BKPM dan kemudahan izin investasi yang sudah dipangkas melalui paket kebijakan ekonomi. (Baca juga: Jokowi Akan Hapus Semua Aturan Menteri yang Menghambat Investasi)
Tito menjelaskan, jika ketiga hal tersebut tidak berjalan beriringan atau hanya satu langkah yang menonjol, maka tidak akan tercipta iklim investasi yang baik. Jika kondisi tersebut tidak diperbaiki, bukan tidak mungkin investor yang ada di dalam negeri justru mengalihkan investasinya ke negara lain.
"Khusus bagi Polri, kami akan menjamin keamanan baik berupa demonstrasi, pemalakan, premanisme. Baik premanisme beneran, maupun preman-preman berseragam," ujar Tito.
