Pemangkasan Anggaran, Kementerian PUPR Sisir Proyek Bermasalah
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan menyisir sejumlah proyek-proyek infrastruktur bermasalah. Hal ini untuk mempermudah kementerian untuk melakukan rekomposisi anggaran.
"Kalau ada proyek yang progresnya lambat, kami perhitungkan (untuk rekomposisi). Tergantung masalah di lapangan," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono ditemui di kantornya. Rekomposisi dilakukan terkait rencana pemangkasan anggaran yang akan kembali dilakukan pemerintah.
Basuki mengaku belum mengetahui berapa besar anggaran yang akan dipangkas untuk kementeriannya. Kementerian Keuangan juga belum memberikan arahan terkait rencana pemangkasan anggaran yang kedua kalinya di tahun ini. (Baca: Siap Pangkas Anggaran, ESDM Tunda Proyek Migas dan Terbarukan)
Dia mengakui bahwa ada proyek infrastruktur yang dikorbankan terkait dengan pemangkasan anggaran kali ini. Makanya, harus dipilih lagi mana saja proyek yang layak untuk dihapuskan atau ditunda pembangunannya dalam pelaksanaan anggaran tahun ini.
Selain proyek yang bermasalah dan perkembangannya lambat, kementerian juga mengutamakan proyek tahun jamak (multiyear) untuk dikorbankan. Proyek ini rentang waktu pengerjaannya panjang dan anggarannya bisa ditunda tahun berikutnya.
Basuki juga mengaku belum bisa memastikan nasib proyek strategis nasional akan terganggu atau tidak dengan adanya pemangkasan anggaran saat ini. Menurutnya meski sudah dilelang, tapi yang dibayarkan tahun ini hanya uang mukanya saja. Sementara kebutuhan anggaran pembangunan sejumlah proyek baru akan dimasukkan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2017.
Pemangkasan anggaran juga akan dilakukan pada belanja operasional kementerian, seperti perjalanan dinas, anggaran rapat, dan lain-lain. "Saya sudah kerjasama dengan teman-teman dari Sekretariat Jenderal untuk yang perjalanan dinas (dipotong)," kata Basuki.
Seperti diketahui, pemerintah melalui Sidang Kabinet Paripurna, 3 Agustus lalu, memutuskan pemotongan belanja sebesar Rp 133,8 triliun. Perinciannya, belanja K/L Rp 65 trilun dan transfer ke daerah Rp 68,8 triliun. (Baca: Belanja Proyek Prioritas dan Sosial Tak Kena Pemotongan Anggaran).
Rencananya Presiden Joko Widodo akan kembali mengeluarkan Instruksi (Inpres) mengenai pemangkasan anggaran kementerian dan lembaga (K/L) dalam beberapa hari ke depan. Inpres ini dikabarkan memuat tujuh jenis belanja yang akan dipotong.
Pertama, belanja yang bersifat konsumtif seperti perjalanan dinas, paket rapat, jasa, honorarium tim, dan kegiatan lainnya. Terkait kegiatan konsumtif ini, pemerintah telah menghilangkan sekurangnya Rp 6,5 triliun yang tersebar di semua kementerian dan lembaga. Adapun belanja operasional berhasil dihemat Rp 8 triliun.
Kedua, anggaran yang kegiatannya belum dikontrakkan tetapi bukan yang prioritas. Ketiga, kegiatan tidak mendesak. Keempat, kegiatan yang bisa ditunda pelaksanaannya menjadi tahun depan. Kelima, anggaran yang tidak mungkin direalisasikan tahun ini karena persoalan waktu.
Keenam, kegiatan yang sifatnya duplikasi karena dilaksanakan di daerah dan pusat. Terakhir, penghematan melalui strategi efisiensi proses lelang seperti yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat senilai Rp 2 triliun dan Kementerian Kesehatan hampir Rp 1 triliun.
Ketujuh jenis belanja yang aka dipangkas ini sudah disosialisasikan kepada seluruh instansi untuk dikaji. “Kalau realisasi anggarannya masih sedikit, kami akan perhatikan bisa nggak direalisasikan sampai akhir tahun,” kata Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution di kantornya, Jakarta, Jumat, 12 Agustus 2016.
Darmin menegaskan, pada prinsipnya anggaran yang tidak dipotong adalah yang kontraknya sudah berjalan sehingga tidak bisa diubah. Kemudian, program prioritas yang akan dilelang.
