Pemerintah Bentuk Tim Potong Rantai Distribusi Komoditas Pangan
Pemerintah terus berupaya mengendalikan harga komoditas pangan yang cenderung melonjak sejak memasuki Bulan Ramadan ini. Selain menambah pasokan melalui impor, pemerintah akan memotong rantai panjang distribusi yang kerap menyebabkan tingginya harga komoditas pangan.
Untuk itu, pemerintah membentuk tim lintas Kementerian dan Lembaga (K/L). Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan, tim ini merupakan gabungan dari Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, serta Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM).
Tim tersebut tidak hanya untuk kepentingan saat ini , tapi berorientasi jangka waktu panjang untuk memutus mata rantai distribusi komoditas pangan. "Tim ini komprehensif dan lengkap untuk menghadapi persoalan rantai pasokan yang terjadi puluhan tahun ini," kata Amran di sela-sela rapat koordinasi kondisi pangan nasional di Gedung Kementerian Pertanian, Jakarta, Jumat (10/6).
Dengan adanya tim tersebut, harga yang terbentuk di pasar bakal menguntungkan semua pihak, baik produsen dalam hal ini petani dan peternak dan pengusaha. Yang tidak kalah penting adalah menguntungkan konsumen karena mendapatkan harga yang lebih rendah.
(Baca: Stok Pangan Melimpah, Tapi Harganya Naik)
Menurut Amran, hasil dari rapat tim lintas K/L itu tidak hanya diterapkan saat bulan puasa hingga hari Raya Idul Fitri nanti. Melainkan bakal dijalankan terus untuk menekan harga pangan sepajang waktu. Karena itu, solusi yang dipersiapkan pemerintah bersifat komprehensif dan bukan cuma jangka pendek.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong mengatakan, hal paling krusial yang harus dijunjung tinggi dalam tim ini adalah sinergitas dari masing-masing K/L. Bahkan, dia meminta antarkementerian dan lembaga negara tidak lagi saling menyalahkan terhadap kenaikan harga beberapa komoditas pangan saat ini.
(Baca: Margin Jumbo Pedagang Berperan Melambungkan Harga Pangan)
"Misalkan dari sisi penggilingan siap, pergudangan juga harus siap, begitu pula tata niaga juga disiapkan. Tidak boleh ada yang defensif di sini," ujarnya.
Sedangkan Menteri Perindustrian Saleh Husin menjelaskan, pihaknya diikutsertakan dalam tim tersebut karena merupakan bagian dari hilirisasi industri pangan. Beberapa komoditas pangan yang langsung dikonsumsi masyarakat memang berasal dari pabrik sehingga pemerintah memandang perlu menjaga tata niaganya. "Jadi mulai dari hulu hingga hilir kami benahi.”
Namun, masih belum jelas langkah-langkah kongkrit apa saja yang akan diambil tim lintas K/L untuk memotong rantai distribusi pangan. Hingga kini, rapat koordinasi yang dimulai sejak pagi hari itu masih berlangsung.
(Baca: Harga Pangan Naik, Darmin Tengahi Perselisihan Dua Menteri)
Sebelumnya, Badan Pusat Statistik telah melansir survei “Perdagangan Komoditas Strategis 2015” pada akhir Januari lalu. Dari sisi pola distribusi, BPS mencatat lima komoditas strategis melibatkan dua hingga sembilan lapis usaha perdagangan dari produsen hingga sampai ke tangan konsumen akhir. Itu terdiri atas produsen, importir atau eksportir, pedagang pengepul, distributor, subdistributor, agen, subagen, pedagang grosir, swalayan/supermarket/pedagang eceran.
(Baca: Jokowi Sebut Peran ‘Middle Man’ di Balik Lonjakan Harga Pangan)
Rantai distribusi terpanjang untuk cabai merah, bawang merah, dan jagung pipilan berada di Jawa Tengah. Sedangkan beras dan daging ayam ras di DKI Jakarta. Distribusi cabai merah di Jawa Tengah misalnya, bisa melalui lima lapis distributor dan pedagang: pedagang pengepul ke distributor, lalu subdistributor – agen – pedagang grosir – pengecer atau supermarket, hingga sampai ke konsumen akhir seperti rumahtangga, industri pengolahan dan kegiatan usaha lainnya.
