Luhut: Pembangunan Infrastruktur Kereta Dapat Menghemat Biaya Rp 100 T
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur transportasi massal kereta api bakal menghemat biaya hingga Rp 100 triliun per tahun.
Biaya tersebut terdiri dari biaya operasional kendaraan sebesar Rp 40 triliun dan biaya perawatan jalan sebesar Rp 60 triliun.
"Jumlahnya setara 4% dari produk domestik regional bruto, dan penggunaan transportasi massal akan mengurangi kemacetan yang signifikan," kata Luhut dalam diskusi daring di Jakarta, Rabu (19/8).
Menurut dia, besarnya penghematan dari infrastruktur kereta api tergambar pada banyaknya jumlah penumpang yang menggunakan moda transportasi massal itu. Berdasarkan catatan PT KAI Commuter Line, sebanyak 336 juta penduduk keluar masuk Jakarta pada 2019.
Selain itu, pengembangan moda transportasi massal kereta api tidak hanya dilakukan di pulau Jawa saja, melainkan juga di Bali, Sulawesi, Kalimantan, dan Sumatera. "Pemerintah juga berkomitmen membuat angkutan sungai, danau dan penyeberangan karena memberikan peran yang sangat peting sebagai unsur konektivitas," kata dia.
Lebih lanjut, Luhut menjelaskan, pembangunan infrastruktur transportasi sangat penting untuk menghubungkan seluruh pulau yang jumlahnya mencapai lebih dari 17.500. Sebab, hal ini akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dalam negeri.
"Pembangunan ini akan meberikan efek pengganda (multiplier effect) yang akan menjamin perkembangan ekonomi nasional," kata dia.
Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, selain sebagai penghubung ekonomi peran transportasi juga menghubungkan keberagaman identitas baik suku, budaya, ras, maupun bahasa. Melalui moda transportasi massal nilai-nilai toleransi dapat ditingkatkan.
Kehadiran negara untuk menjamin konektivitas masyarakat sangat diperlukan sehingga tingkat kesejahteraan terus meningkat. "Peran dari Kementerian Perhubungan sangat kental dalam gerakan roda perekonomian di jalan, perkotaan, sungai, danau, penyeberangan, yang memiliki nilai yang vital menyatukan keberagaman," kata Budi.
Fokus Belanja Infrastruktur
Adapun di tahun ini pemerintah menaikkan anggaran infrastruktur dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 sebesar 4,9% menjadi Rp 419,2 triliun. Anggaran infrastruktur tersebut merupakan yang terbesar di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Anggaran infrastruktur tersebut terdiri dari infrastruktur ekonomi sebesar Rp 405,1 triliun, infrastruktur sosial Rp 8,7 triliun, dan dukungan infrastruktur sebesar Rp 5,3 triliun.
Sasaran pembangunan infrastruktur terbagi menjadi beberapa bidang. Pertama, bidang konektivitas terdiri atas pembangunan jalan 837 km, pembangunan jalur kereta api sepanjang 238,8 km, dan penyelesaian tiga bandara baru.
Kedua, bidang ketahanan air yaitu rehabilitasi dan pembangunan jaringan irigasi untuk 16 ribu ha dan pembangunan bendungan sebanyak 49 unit.
Ketiga, untuk bidang perumahan terdiri atas pembangunan rusun sebanyak 5.224 unit dan pembangunan rumah khusus sebanyak 2.000 unit. Selain itu, terdapat kegiatan pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas baru di 2020, yaitu KSPN Super Prioritas (termasuk GP Mandalika) dan persiapan pelaksanaan PON 2020 di Papua.
