Industri Makanan Akan Terpukul Aturan Truk ODOL Mulai 2023
Asosiasi industri makanan dan minuman (mamin) meminta agar implementasi zero ODOL atau nol kendaraan Over Dimension Over Load pada 1 Januari 2023 diundur. Pertimbangan utamanya yakni pandemi Covid-19.
Truk ODOL adalah kendaraan berat. Over Dimension berarti dimensi pengangkut kendaraan tidak sesuai dengan standar produksi dan ketentuan peraturan.
Sedangkan Over Load ialah kondisi kendaraan mengangkut muatan melebihi batas beban yang ditetapkan.
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menetapkan kebijakan zero ODOL pada Februari 2020. Sebagian sektor manufaktur pun mulai menyiapkan peta jalan untuk menyesuaikan proses logistik dengan regulasi itu.
Wakil Ketua Umum Bidang Kebijakan Publik Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman (Gapmmi) Rachmat Hidayat bercerita, pelaku usaha belum memperhitungkan dampak pandemi Covid-19 ketika aturan itu dibuat.
“Kami sudah siap-siap bikin roadmap, tapi dua tahun terakhir model (bisnis) survival dan recovery. Jadi, belum bisa mendandani armada," kata Rachmat dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR, Senin (24/1).
Selain persoalan modal, pabrikan perlu menambah armada untuk menyesuaikan kebijakan Kendaraan Zero ODOL. Artinya, pabrikan makanan dan minuman perlu menambah supir dan kernet kendaraan niaga.
Rachmat menghitung, seorang tenaga kerja bisa mendapatkan Surat Izin Mengemudi (SIM) kendaraan niaga selama dua tahun secara organik. Oleh karena itu, ia meminta pemerintah mempertimbangkan dampak Covid-19 terkait kebijakan zero ODOL.
Ia pun menjabarkan dampak jika aturan zero ODOL tetap dilaksanakan awal 2023, yakni:
- Penambahan armada dan sumber daya manusia (SDM) otomatis menambah biaya logistik pabrikan. Pada akhirnya, perusahaan bakal menambah modal kerja untuk memenuhi kedua hal itu.
- Biaya logistik nasional akan semakin mahal. Sedangkan kontribusi biaya logistik terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) 23%, lebih tinggi ketimbang negeri jiran kisaran 15%.
- Kapasitas produksi di pabrik makanan dan minuman diprediksi turun. Ini karena kendaraan ODOL yang mengangkut bahan baku untuk industri makanan dan minuman seperti minyak sawit mentah, tertahan. Sedangkan truk jumbo digunakan untuk mendorong efisiensi produksi
- Biaya produksi pabrikan meningkat sekitar 37% - 40%.
Sebelumnya, Rachmat mengatakan bahwa pelaku industri sepakat untuk tidak menentang pelaksanaan program Zero ODOL. Namun, pemerintah dinilai hanya berupaya menyelesaikan permasalah ODOL dari sisi industri.
Sedangkan menurutnya, truk ODOL merupakan permasalahan dari multi-sektor.
Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat pada November 2021 melakukan normalisasi terhadap 1.156 unit kendaraan ODOL di Jawa Timur.
Pemerintah menyatakan terus berupaya melakukan penegakan hukum yang optimal, khususnya terhadap mobil barang, atas pelanggaran dimensi dan muatan lebih. Ini agar tercipta ketertiban mobil barang dan lalu lintas jalan.
Apalagi, kerusakan jalan akibat truk ODOL memicu peningkatan anggaran pemeliharaan jalan nasional, tol, dan provinsi. Alokasinya rata-rata Rp 43,45 triliun per tahun.
Truk ODOL juga dinilai membuat infrastruktur lainnya rusak, seperti jembatan dan kapal.
Angka kecelakaan lalu lintas akibat truk ODOL juga menduduki peringkat ke empat dari 11 jenis pelanggaran, menurut data Korlantas Polri.
