Rusun Milenial untuk Penghasilan Rendah Rp8 Juta Rekomendasi PUPR
Oleh karena itu, Kementerian PUPR memberikan tiga bantuan pembiayaan perumahan pada tahun ini, yakni Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp 23 triliun untuk 200.000 unit rumah, Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) sebesar Rp 888,46 miliar untuk 22.586 unit rumah, dan fasilitasi pembiayaan perumahan melalui BP Tapera sebesar Rp 9,81 triliun untuk 109.000 unit rumah.
Total anggaran Kementerian PUPR mencapau Rp 5,1 triliun untuk meningkatkan akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah pada tahun ini. Melalui program bernama Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, PUPR akan membangun 1.823 unit rumah khusus, 51.41 unit rumah susun, penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebanyak 87.500 unit.
Selain itu, PUPR juga akan menyediakan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) untuk 20.500 unit rumah milik MBR. "Kami siap menggandeng seluruh mitra kerja bidang perumahan agar masyarakat Indonesia bisa menempati rumah yang layak huni," kata Direktur Jenderal Kementerian PUPR Iwan Suprijanto
Pada tahun ini, Kementerian PUPR hanya memperoleh alokasi anggaran Rp 100,59 triliun, hanya 57% dari anggaran yang diajukan Rp 176 triliun. Alokasi anggaran ini juga turun dari pagu DIPA tahun anggaran 2021 senilai Rp149,8 triliun.
Iwan mengatakan, pihaknya juga akan memperhatikan kualitas dan estetika bangunan perumahan yang akan dibangun. Ini penting agar masyarakat mendapatkan bantuan perumahan yang berkualitas, layak huni, dan nyaman.
Ia pun berharap pemerintah daerah, pengembang perumahan, perbankan, dan masyarakat dapat mendukung program itu. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, PUPR menargetkan penyediaan rumah sebanyak 11 juta unit. Penambahan rumah itu diharapkan dapat meningkatkan presentasi rumah layak huni ke level 70%.
