Modus Penyelundupan Minyak Goreng Curah, Diekspor Jadi Minyak Jelantah
Pengusaha minyak nabati memaparkan dugaan kelangkaan minyak goreng curah karena penyelundupan ke pasar ekspor dengan modus sebagai produk minyak jelantah. Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) melaporkan dugaan tersebut kepada pemerintah.
Direktur Eksekutif GIMNI Sahat Sinaga mengatakan selama ini Ditjen Bea dan Cukai tidak memeriksa eksportasi minyak jelantah dengan teliti, sehingga modus tersebut berlangsung selama ini. Penyelewengan ini membuat minyak goreng curah yang dijual dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp 14.000 per liter langka di pasar.
"Kami sampaikan kepada Bea Cukai, bila volumenya (ekspor minyak jelantah) banyak, tahan dulu dan periksa. Bila tidak tahu periksanya, tanya ke Pusat Penelitian Kelapa Sawit di Medan," kata Sahat kepada Katadata, Rabu (27/4).
Sahat mengatakan informasi tersebut didapatkan dari asosiasi eksportir minyak jelantah. Dari informasi yang terkumpul, sebagian oknum produsen minyak goreng mengumpulkan minyak goreng bersubsidi dan disalurkan kepada anggota asosiasi sebagai minyak jelantah.
Sahat menyebutkan salah satu parameter yang dapat digunakan untuk membedakan minyak jelantah dengan minyak goreng curah adalah total polar meter (TPM). Menurutnya, TPM minyak jelantah berada di atas 10%.
Sahat menghitung keuntungan yang didapatkan oknum dari modus ekspor minyak goreng curah cukup besar. Pelaku membeli minyak goreng curah bersubsidi senilai Rp 15.500 per kilogram (Kg). Dengan kegiatan eksportasi, mereka dapat mendebet Pajak Pertambahan Nilai (PPn) sebesar 11%. Sehingga, modal minyak goreng curah bersubsidi menjadi Rp 14.090 per kilogram.
Adapun harga ekspor minyak jelantah Rp 18.800 per Kg. Keuntungan pelaku penyelundupan ini sekitar Rp 4.710 per kg. "Jangan menggeneralisasi semua produsen minyak goreng itu tidak positif," kata Sahat.
Sebelumnya, Sahat juga memaparkan modus penyelewengan minyak goreng bersubsidi yang dijual kembali sebagai minyak sawit mentah (CPO). Dia mengatakan, pelaku menyerbu minyak goreng pemerintah saat disalurkan oleh distributor pelat merah di pasar tradisional. Minyak goreng tersebut lalu ditawarkan ke pabrikan pengguna CPO sebagai CPO maupun stearin.
"Itu terjadi di 543 kabupaten/kota di Indonesia. Mereka tidak menjual lagi dalam bentuk minyak goreng karena akan ditangkap, makanya di-declare (sebagai) CPO atau stearin," kata Direktur Eksekutif GIMNI Sahat Sinaga kepada Katadata.co.id, Senin (14/3).
Sahat mengatakan, para oknum membeli minyak goreng hasil kebijakan DMO (domestic market obligation) dengan HET dan dijual menjadi CPO maupun stearin berdasarkan harga pasar. Dari aksi tersebut, mendapatkan rata-rata margin sebesar Rp 8 ribu per liter.
Menurutnya, pabrikan pengguna CPO tidak bisa disalahkan lantaran tidak ada aturan yang melarang hal tersebut. Selain itu, Sahat berpendapat tidak ada aturan yang mengatur bahwa migor tidak boleh dinyatakan sebagai CPO maupun stearin.
"Penyaluran migor itu bocor karena dibeli dan declare sebagai CPO. Tidak ada UU yang melarang warna biru (migor) jadi hijau (CPO)," kata Sahat.
Sahat menilai, praktik ini muncul akibat disparitas harga antara CPO domestik dengan CPO internasional. Menurutnya, disparitas harga biasanya menjadi pemantik munculnya pasar gelap, seperti yang terjadi pada industri minyak sawit saat ini.
Pemerintah saat ini menetapkan larangan ekspor bahan baku minyak goreng yang dikenal dengan RBD Olein, hingga pasokan dan harga minyak goreng curah stabil di masyarakat.
