Pemerintah Kembangkan Pariwisata di Sepanjang Jalur Kereta Sulawesi
Pemerintah akan mengembangkan kawasan pariwisata di sepanjang jalur kereta api Trans Sulawesi. Pengembangan Kawasan pariwisata tersebut akan bekerja sama dengan pemerintah daerah dan swasta.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, pemerintah berkomitmen untuk membangun konektivitas antara wilayah. Namun, pembangunan tersebut harus dilakukan secara inklusif.
“Artinya, kita tidak boleh eksklusif pada fungsi kita saja. Jadi tidak hanya transportasi, tapi bagaimana kereta api bisa berfungsi ganda (sebagai pendongkrak ekonomi),” ujarnya saat rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, Selasa (7/6).
Budi mengatakan dirinya telah berdiskusi dengan pemerintah daerah untuk mengembangkan wisata di sepanjang jalur kereta api Makassar-Parepare. Salah satu Kawasan wisata yang akan dikembangkan diantaranya Rammang-rammang di Maros.
Dia menargetkan proyek kereta api Trans Sulawesi Makassar-Parepare akan beroperasi Oktober 2022. Jalur tahap pertama tersebut meliputi Maros-Barru yang memiliki delapan stasiun. Nantinya, seluruh stasiun tersebut memberikan pelayanan penumpang perintis dan kereta wisata.
Pembiayaan Kreatif
Pada kesempatan tersebut, Budi mengatakan, pihaknya berupaya untuk mengintensifkan pendanaan kreatif non APBN dan menentukan skala prioritas pembangunan infrastruktur transportasi nasional. Upaya tersebut perlu dilakukan, agar konektivitas antar wilayah di Indonesia dapat terus berjalan di tengah keterbatasan fiskal negara.
Data 5 (lima) tahun terakhir, menunjukkan gap yang cukup besar antara pagu kebutuhan dengan alokasi yang diberikan kepada Kemenhub. Pada tahun 2023, pagu kebutuhan Kemenhub sebesar Rp. 73,8 triliun, sementara pagu indikatif yang dialokasikan sebesar Rp. 33,02 triliun atau terdapat selisih/gap sebesar Rp. 40,78 triliun.
“Gap yang ada ini harus dikreasikan dari pendanaan kreatif (non APBN). Beberapa pendekatan yang melibatkan pihak swasta telah kami lakukan untuk mengembangkan infrastruktur seperti pelabuhan dan bandara,” ujar Menhub.
Menhub mengatakan, sampai saat ini peran swasta baik nasional maupun internasional dalam pembangunan infrastruktur transportasi makin baik. Upaya membuka peluang kerja sama internasional dengan sejumlah negara telah dilakukan seperti dengan Jepang, Korea, dan sejumlah negara di eropa.
“Saya telah intensif bicara dengan pihak World Bank, Jepang, dan Korea untuk membicarakan peluang pendanaan proyek-proyek strategis. Ke depan akan kami intensifkan,” ujar Menhub.
Pemerintah mengalokasikan dana Rp365,5 triliun untuk anggaran infrastruktur dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2022. Nilai anggaran tersebut turun 14% dibandingkan dengan anggaran 2021.
