Kementerian PUPR Bocorkan Infrastruktur Prioritas Hadapi Resesi 2023
Pemerintah lebih selektif dalam memilih infrastruktur yang akan digarap tahun depan dimana ada ancaman resesi global. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyampaikan Kementerian PUPR lebih mengutamakan ke arah infrastruktur kerakyatan sebagai strategi khusus hadapi ancaman resesi global 2023.
“Kami lebih mengutamakan kearah infrastruktur kerakyatan, itu yang diminta untuk lebih besar lagi. Salah satunya, seperti jembatan gantung dengan cara padat karya tunai,” ujar Basuki kepada awak media, di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, (31/10).
Pembangunan infrastruktur kerakyatan ini merupakan program percepatan Perhapusan Kemiskinan Ekstrem di Indonesia melalui pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas.
Basuki mengatakan, resesi global dapat mempengaruhi pembangunan infrastruktur yang dilakukan Kementrian PUPR, misalnya saja dengan adanya inflasi yang mempengaruhi harga barang. Namun demikian, dia optimistis ancaman resesi tersebut tidak berdampak signifikan pada pembangunan infrastruktur.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengumumkan, pemerintah telah menganggarkan Rp392 triliun untuk pembangunan infrastruktur dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023. Angka itu naik 7,8% dari anggaran tahun ini yang sebesar Rp363,8 triliun.
Pemerintah berencana meningkatkan belanjanya untuk membangun infrastruktur pada 2023, seiring dengan kebutuhan untuk mendukung transformasi ekonomi.
Sebagian besar belanja ini akan disalurkan melalui belanja pemerintah pusat. Namun, pemerintah juga akan menyalurkannya melalui tunjangan kinerja daerah (TKD).
Dengan anggaran tersebut, pemerintah berencana untuk membangun berbagai layanan dasar. Ini termasuk 3.511 rumah susun dan pembangunan, rehabilitasi atau renovasi sarana dan prasarana 670 sekolah dasar dan menengah.
Secara keseluruhan, pemerintah berencana menganggarkan Rp3,04 kuadriliun untuk belanja negara pada 2023.
