Menteri PUPR: Hanya 20% Dana Pembangunan IKN yang Gunakan APBN
Dana pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara akan lebih banyak menggunakan pembiayaan non APBN. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono, mengatakan bahwa hanya 20-30% dana pembangunan IKN Nusantara yang menggunakan APBN.
"Ini kedepannya pembangunan infrastruktur pasti tidak hanya bisa diharapkan dari APBN saja. Kita harus melibatkan investasi bahkan nanti di IKN, hanya menggunakan APBN sekitar 20 sampai 30%, yang lainnya dari investasi baik Kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha, maupun investasi murni," ujar Basuki dalam acara Puncak Creative Infrastructure Financing Day, di Kantor PUPR, Jakarta, Kamis (1/12).
Basuki mengatakan, penguatan pembiayaan perlu dilakukan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur. Jika semua pembangunan infrastruktur hanya mengandalkan dari APBN, membuat pembangunan infrastruktur di Indonesia menjadi lambat.
Menurut Basuki, dirinya sudah bertemu banyak calon investor IKN dari ebrbagai negara. Terakhir, dia telah bertemu dengan 183 calon investor proyek IKN dari Malaysia.
Namun demikian, Basuki belum bisa memberikan informasi terkait nilai investasi yang nantinya akan dikucurkan oleh Malaysia pada proyek IKN tersebut. Dia berencana untuk mengundang para investor Malaysia untuk berkunjung langsung ke lokasi IKN. pada 2023.
Sementara itu, Juru Bicara Kementerian PUPR, Endra S. Atmawidjaja, mengatakan bahwa minat investasi di IKN saat ini telah bertambah sejak Presiden Joko Widodo atau Jokowi melakukan market sounding atau penjajakan pasar.
"Jadi minat itu sudah ada dan peningkatannya itu berdasarkan data dari Otorita IKN, itu sampai 40 kali lipat dari market sounding pertama, jadi sekarang sudah ada 1.400 hektar lahan yang diminati investor," ujar Endra kepada awak media, di Kantor PUPR, Jakarta, Kamis (1/12).
Sebelumnya, terdapat beberapa negara yang sudah tertarik untuk berinvestasi di IKN. Diantaranya yakni Finlandia, Spanyol, Brunei Darussalam, Jepang, Korea, dan yang terakhir Malaysia.
Pemerintah menambah anggaran dukungan infrastruktur dasar IKN Nusantara pada tahun ini menjadi sebesar Rp5,1 triliun. Terdapat 20 paket pekerjaan kontruksi dan sekitar 30 paket pekerjaan software yang perlu dibuat kontraknya.
=
