Luhut Instruksikan Tunda 66% Hak Ekspor CPO hingga Mei 2023
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan melakukan rapat koordinasi untuk mengatasi kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng rakyat yang terjadi saat ini.
Dalam rapat tersebut, Luhut meminta Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan Indonesia National Single Window atau INSW untuk mendepositokan 66% hak ekspor CPO yang dimiliki eksportir saat ini. Dengan demikian, hak eskpor tersebut tidak dapat langusng digunakan saat ini.
Luhut mengatakan, pencairan deposito akan dilakukan secara bertahap sejak 1 Mei. Namun demikian, pencairan diberikan melihat kepatuhan perusahaan dalam memenuhi kewajiban Domestic Market obligation atau DMO.
"Akan diberikan ruang pencairan deposito lebih cepat bagi perusahaan yang harus memenuhi kontrak yang sudah ada, tetapi hak ekspor yang dimiliki tidak mencukupi meski telah memenuhi tambahan DMO," kata Luhut dalam keterangan tertulis, Senin (6/2).
Dia juga telah meminta Kementerian Perdagangan untuk memastikan peningkatan pasokan DMO oleh produsen minyak goreng sebanyak 50% hingga Lebaran nanti.
"Alokasi per perusahaan ditentukan berdasarkan rata-rata kinerja ekspor perusahaan selama Oktober-Desember 2022 secara proporsional dan kepatuhan masing-masing perusahaan terhadap pemenuhan DMO,” ungkap Menko Luhut.
Di samping itu, Menko Luhut menegaskan kepada seluruh instansi yang terkait seperti Satgas Pangan, Kemendag, Kemenperin untuk melakukan pengawasan yang ketat berbasiskan data Simirah atau Sistem Informasi Minyak Goreng Curah, dan hasil temuan di lapangan terhadap pelaksanaan distribusi terutama masa menjelang Ramadan dan Lebaran.
“Saya minta segala bentuk pelanggaran dapat ditindak tegas. Kemendag mohon untuk meningkatkan insentif pengali Minyakita menjadi 1,5 dan 1,75 untuk kemasan bantal dan pouch/botol untuk menjaga gap dengan minyak curah tetap menarik," ujarnya.
Luhut juga mengintruksikan agar masyarakat diberikan informasi yang seluas mungkin terhadap kondisi yang sebenarnya masih terjaga. masyarakat juga diminta melaporkan jika terjadi pelanggaran di lapangan.
"Saya minta Kemendag dan Satgas Pangan membuka jalur hotline yang dapat dihubungi dan ditindaklanjuti laporannya,” ujar Luhut.
Selanjutnya, Kemenko Marves bersama Kemendag, Kemenperin, dan BPKP akan melakukan perhitungan ke depan yang lebih rinci terkait rasio pengali, kewajiban DMO, harga DPO, pencairan deposito hingga akhir tahun, dan menyusun langkah-langkah kebijakan lainnya yang diperlukan untuk mengantisipasi kejadian yang sama terulang kembali.
Selain itu, akan melakukan rapat rutin terkait minyak goreng sehingga kebijakan terkait dievaluasi dan diputuskan dalam rapat rutin, sebelum disosialisaikan ke publik.
Minyakita Langka
Minyak goreng subsidi merek Minyakita langka dan dijual dengan harga tinggi di pasar tradisional Jakarta. Penjual pun mengaku dibatasi saat ingin mendapatkan suplai Minyakita.
Berdasarkan pantauan di Pasar Tradisional Pondok Labu, Jakarta Selatan, Jumat (3/2), Minyakita masih dijual namun jumlahnya sangat sedikit. Selain itu, Minyakita dijual dengan harga Rp 16.000 per liter. Padahal harga eceran tertinggi atau HET Minyakita dan minyak goreng curah ditetapkan senilai Rp 14.000 per liter.
Salah satu penjual minyak goreng, Muhammad Anhar, mengatakan Minyakita dirinya menjual Minyakita seharga Rp 16.00 per liter. Pasalnya, dia mendapatkan Minyakita dari agen senilai Rp 15.000 per liter. “Kalau kita jual Rp 14.000, bukan untung malah buntung,” ujar Anhar kepada Katadata.co.id.
Anhar membenarkan bahwa saat ini stok Minyakita terbatas. Pedagang pun hanya bisa membeli maksimal 10 dus di agen. “Kami hanya bisa membeli Minyakita paling banyak 10 kardus saja seharga Rp 175.000 per kardusnya, campuran dari ukuran satu liter, dan dua liter,” ujarnya.
Berdasarkan data United States Department of Agriculture, Indonesia adalah produsen minyak sawit terbesar di dunia. USDA memproyeksikan produksi CPO Indonesia bisa mencapai 45,5 juta metrik ton (MT) pada periode 2022/2023.
