Jelang Larangan Ekspor Emas, Bahlil Dorong Smelter Freeport Rampung
Presiden Joko Widodo telah menyampaikan akan berencana untuk melarang ekspor emas yang dilakukan secara bertahap. Menanggapi hal ini, Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan larangan ekspor emas sudah sejalan dengan moratorium ekspor komoditas mineral lainnya.
“Larangan ekspor emas yang telah disampaikan Pak Jokowi sebelumnya, memang sudah sejalan dengan moratorium ekspor komoditas mineral lainnya, seperti nikel, baukit, tembaga dan timah,” ujar Bahlil saat ditemui awak media, di Kantor Kementerian Investasi, Kamis (16/2).
Bahlil menuturkan, PT Freeport Indonesia atau PTFI saat ini tengah membangun smelter konsentrat tembaga di Gresik, Jawa Timur. Nantinya hilirisasi yang mencakup tembaga dan emas akan dilakukan di smelter tersebut.
“Jadi konsentrat itu dipisahkan langsung. Berapa emasnya, berapa tembaganya, atau berapa turunan yang lainnya,” ujarnya.
Namun demikian, Bahlil belum mengetahui secara pasti terkait teknis dari pelarangan ekspor emas tersebut dan kapan akan direalisasikan. Meski begitu, dia menegaskan akan terus memastikan bahwa pemurnian konsentrat emas harus dilakukan di dalam negeri.
Larangan Ekspor Tembaga
Selain akan melarang ekspor emas, sebelumnya Presiden Joko Widodo juga berencana untuk melarang ekspor tembaga pada pertengahan tahun ini. Langkah tersebut merupakan bagian dari rencana industrialisasi Presiden Jokowi pada sisa masa pemerintahannya.
Presiden Jokowi mengatakan kebijakan larangan tersebut tetap dilanjutkan meskipun menuai kontroversi. Pemerintah bahkan menghadapi gugatan Organisasi Dagang Dunia atau WTO dalam penyetopan ekspor nikel. Jokowi menilai kebijakan larangan ekspor tembaga merupakan usaha negara untuk mandiri.
"Soal kebijakan larangan ekspor nikel kalah di WTO, kita tetap terus. Justru kita stop bauksit di Desember tahun lalu, dan pertengahan tahun mungkin tambah lagi setop ekspor tembaga," kata Presiden Jokowi di ajang HUT PDIP ke-50, Selasa (10/1).
Presiden Jokowi mengingatkan kebijakan kemandirian tersebut telah digaungkan Presiden Soekarno pada 1965. Adapun, semboyan Bung Karno yang diingat Jokowi adalah penolakan ketergantungan pada imperialisme. Oleh karena itu, presiden menekankan hubungan kerja sama yang sederajat dan saling menguntungkan.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi juga resmi menghentikan ekspor bijih bauksit mulai Juni 2023. Menanggapi hal ini, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas mengatakan Indonesia siap menghadapi bila ada negara yang menggugat kebijakan ke World Trade Organization atau WTO.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan dirinya juga tak khawatir jika keputusannya ini akan digugat lagi ke WTO. Ia akan tetap terus menghentikan ekspor mineral meski menghadapi tantangan. "Kalau digugat, biarkan saja. Kita setop lagi yang lain, terus saja begitu," katanya.
