Program Bansos Pangan Dinilai Menjadi Dalang Impor Beras 2 Juta Ton
Program bansos pangan dinilai menjadi dalang atau penyebab impor beras dua juta ton, menurut peneliti pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori.
Pemerintah telah memberikan bansos pangan berupa beras 10 kilogram (kg) kepada 21,353 juta masyarakat berpendapatan rendah pada Maret.
Sementara itu, Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di gudang Bulog hanya 280 ribu ton. Jumlahnya jauh lebih kecil daripada yang akan dibagikan lewat program bansos pangan, yakni sekitar 640 ribu ton.
"Kalau sudah tahu CBP di Bulog rendah dan pengadaan atau penyerapan Bulog dari produksi domestik seret, kok ada penugasan kepada Bulog menyalurkan bansos beras," ujar Khudori kepada Katadata.co.id, Selasa (25/4).
“Penugasan ini sama saja membuat kita (Indonesia) menjebak diri sendiri untuk mengimpor beras,” tambah dia.
Ia menyadari bahwa harga beras melonjak saat ini. Akibat kondisi ini, Bulog pun baru menyerap 48.513 ton beras per kemarin (24/4).
"Tahun ini, Indonesia kemungkinan perlu impor beras. Tapi waktunya seharusnya tidak sekarang," kata Khudori.
Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Kementeriaan Koordinator Bidang Perekonomian memang telah mengumpulkan puluhan penggilingan besar dan menengah untuk memperbesar serapan beras Bulog.
Puluhan penggilingan besar dan menengah itu diminta berkomitmen membantu Bulog. Namun, komitmen yang mampu direalisasikan hanya 60 ribu ton.
"Cara-cara ini, selain tak banyak membantu, boleh jadi tidak ramah pasar. Pemerintah mesti membuang jauh cara-cara tak ramah pasar," kata dia.
Menurutnya, Bulog bisa menyerap beras melalui mekanisme komersial. Namun, langkah ini sama saja mendorong Bulog agresif masuk ke pasar dan berkompetisi dengan pelaku usaha lain, baik penggilingan padi maupun pedagang beras, untuk memperebutkan gabah atau beras.
"Langkah tersebut jelas tidak tepat dan menyalahi keberadaan Bulog. Cara ini hanya akan membuat harga tertarik ke atas alias akan semakin tinggi," ujarnya.
Ia pun tidak memerinci langkah apa yang bisa diambil oleh pemerintah.
Sementara itu, Guru Besar Universitas Pertanian Bogor Dwi Andreas Santosa sepakat bahwa impor beras dua juta ton dapat merugikan petani yang sedang panen raya. “Saat ini, mereka sedang menikmati harga gabah yang sangat bagus," ujar dia kepada Katadata.co.id, Jumat (21/4).
Dia mengatakan, petani telah mengalami kerugian tiga tahun berturut-turut setelah pemerintah memutuskan impor beras 1,8 juta ton pada 2018. Hal ini tecermin dari Nilai Tukar Petani di bawah 100 per tahun lalu.
"Karena apa? Harga gabah dan beras di tingkat usaha tani tertekan ke bawah," ujarnya.
Alasan Pemerintah Impor Beras 2 Juta Ton
Perum Bulog mendapat penugasan dari Badan Pangan Nasional untuk impor beras 2 juta ton sampai akhir Desember 2023. Hal ini tertuang dalam Surat Penugasan Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi kepada Perum Bulog yang dirilis pada 24 Maret.
Putusan tersebut merupakan hasil rapat dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Kami menugaskan Perum Bulog untuk melaksanakan pengadaan cadangan beras pemerintah dari luar negeri, yaitu dua juta ton sampai akhir Desember 2023. Pengadaan 500 juta ton pertama dilaksanakan secepatnya," tulis Arief dalam suratnya, dikutip Senin (27/3).
Tujuannya yakni:
- Memenuhi cadangan beras pemerintah.
- Mengantisipasi ancaman el nino atau musim kemarau panjang yang dapat mengganggu panen raya
- Bulog mendapat penugasan untuk memberikan sebanyak 21.353 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan masing-masing 10 kg beras
