KPPU Desak Kemendag Bayar Utang Rafaksi Minyak Goreng Rp 344 Miliar
Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU meminta Kementerian Perdagangan atau Kemendag untuk segera membayar utang rafaksi minyak goreng kepada pelaku usaha ritel modern sebesar Rp 344 miliar. Hal tersebut perlu dilakukan agar tidak merugikan lebih besar pada masyarakat maupun iklim usaha.
Direktur Ekonomi KPPU, Mulyawan Ranamanggala, mengatakan Kemendag juga perlu mengeluarkan regulasi terkait pelaksanaan kewajiban pembayaran rafaksi minyak goreng pada pelaku usaha yang telah selesai diverifikasi. Dia menyayangkan apabila pemerintah bersikeras untuk tidak membayar utang tersebut.
"Kami sangat menyayangkan apabila pemerintah bersikeras untuk tidak membayar rafaksi minyak goreng ini. Karena pemerintah yang mengeluarkan kebijakan, lalu pelaku usaha sudah mengikuti kebijakan tersebut bahkan pelaku usaha sudah mengalami kerugian dua kali," kata Mulyawan dalam pertemuan dengan media yang dilaksanakan secara virtual, Rabu (10/5).
Mulyawan menjelaskan kerugian yang telah dialami oleh pelaku usaha sebanyak dua kali yaitu, selisih Harga Acuan Keekonomian atau HAK dengan harga pasar, dan selisih HAK dengan Harga Eceran Tertinggi atau HET yang mencapai Rp 344 miliar tersebut.
Dia mengatakan, kerugian dari sisi pelaku usaha ritel modern saja sudah sangat berat yakni sebesar Rp 344 miliar. Belum lagi dengan kerugian yang dirasakan oleh produsen minyak goreng yang kerugiannya diperkirakan sebanyak Rp 700 miliar.
Menurutnya, kesalahan yang dilakukan oleh Kemendag dengan menunda pembayaran minyak goreng menjadi bumerang karena kemungkinan besar pelaku usaha manapun tidak akan percaya lagi kepada pemerintah. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS tidak bisa membayar utang rafaksi minyak goreng kepada pelaku usaha ritel modern karena peraturannya dicabut.
"Jadi menurut saya, kebijakan tersebut sangat berbahaya apabila tidak menepati nya, di sisi lain kepercayaan pelaku usaha terhadap pemerintah bisa lemah," kata dia.
Keluarkan Permendag Baru
Oleh sebab itu, KPPU berharap pemerintah bisa cepat melakukan pembayaran rafaksi utang minyak goreng tersebut. Adapun jalan alternatifnya, Kementerian Perdagangan bisa mengeluarkan Permendag yang baru.
"Mungkin jika Menteri Perdagangan tidak bisa mengatasi permasalahan ini, bisa dengan memerintahkan Presiden langsung, berarti Presiden yang akan langsung mengeluarkan keputusan agar semuanya menjadi aman," ujarnya.
KPPU menilai adanya gangguan kebijakan berkaitan dengan rafaksi dapat menimbulkan iklim usaha yang tidak kondusif, karena tidak memberikan kesempatan berusaha yang sama bagi para pelaku usaha. Hal ini bertentangan dengan salah satu tujuan pembentukan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.
Berdasarkan informasi dari pemerintah, HAK minyak goreng kemasan bulan Januari 2022 adalah sebesar Rp 17.260, yang berada di bawah harga rata-rata Januari 2022 sebesar Rp 20.914. Sementara berdasarkan Permendag No. 3 Tahun 2022, HET minyak goreng kemasan adalah sebesar Rp 14.000.
Selesai Sebelum Agustus
Sementara itu, Kemendag memproyeksikan permasalahan utang rafaksi minyak goreng kepada pelaku usaha ritel modern sebesar Rp 344 miliar akan menemukan titik temu sebelum Agustus 2023. Kemendag juga memastikan bahwa tidak ada pihaknya yang dirugikan.
"Kemendag siap untuk berkomunikasi, dan saya yakin akan ada titik temunya sebelum Agustus. Kan ini masih ada Mei, Juni, Juli sebelum itu bisa lah selesai," ujar Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga, di Jakarta Convention Center, Senin (8/5).
Jerry mengatakan, saat ini Kemendag terus berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait seperti, Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia atau Aprindo, produsen minyak goreng, hingga Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS. Hal itu dilakukan guna mencari jalan keluar terhadap permasalahan tersebut.
"Tentu kita harus berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait lainnya. Tidak bisa sepihak. Setahu saya Aprindo dan Kemendag itu sudah membuka komunikasi khususnya dengan teman-teman di Dirjen Perdagangan Dalam Negeri," kata Jerry.
Dia berharap, permasalahan utang rafaksi migor ini dapat segera diselesaikan. Menurutnya, adanya kasus ini membuat nama Kemendag menjadi tidak baik. Padahal, Jerry menuturkan bahwa pihaknya hanya mengikuti prosedur hukum yang berlaku.
