Program Sejuta Rumah Capai 298.203 Unit di Akhir April
Di sisi lain, Fitra menyampaikan, adapun terkait dengan insentif kepada pengembang PSR yang awalnya hanya 30% dari kapasitas site plan atau rencana tapak, saat ini bisa dimaksimalkan hingga 50%, "Jadi sebenarnya bisa menangani itu. Kekurangan dari harga rumah kita bisa bantu Prasarana Sarana Utilitas Umum hingga 50% dari kapasitas site plan," kata dia.
Untuk itu, Kementerian PUPR kedepannya akan terus berkoordinasi dengan mitra kerja dan pemangku kepentingan di bidang perumahan, guna mendorong tercapainya target PSR.
“Kami juga memiliki Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan yang ada di setiap provinsi di Indonesia supaya pendataan PSR bisa berjalan dengan baik dan terkoordinir dengan baik,” kata Fitrah.
Berdasarkan data Sistem Informasi Kumpulan Pengembang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan, ketersediaan rumah subsidi di hampir seluruh provinsi Pulau Jawa lebih besar dibandingkan dengan kebutuhannya. Namun, kondisi sebaliknya terjadi di DKI Jakarta.
Misalnya ketersediaan rumah subsidi di Jawa Barat pada 2023 mencapai 128.585 unit. Namun kebutuhan rumah subsidi di provinsi tersebut sangat rendah, yakni hanya 54.610 orang.
Begitu pula di Jawa Timur, memiliki ketersediaan rumah subsidi sebanyak 42.038 unit dengan kebutuhan rumah subsidi hanya 12.055 orang. Lalu, ketersediaan rumah subsidi di Banten tercatat sebanyak 29.896 unit, sedangkan kebutuhan rumah subsidinya 15.113 orang.
Berbeda dengan DKI Jakarta, provinsi ini memiliki angka kebutuhan rumah subsidi yang lebih besar dibandingkan dengan ketersediaannya. Tercatat ketersediaan rumah subsidi di ibu kota hanya 225 unit pada 2022, sedangkan kebutuhan rumah tersebut untuk 804 orang.
