WIKA Gedung Garap Dua Proyek IKN Senilai Rp 1,3 Triliun
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk atau Wika Gedung menggarap dua pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Adapun dua pembangunan tersebut yakni Hunian Pekerja Konstruksi atau HPK dan Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Kemenko Marves.
Corporate Secretary WIKA Gedung, Purba Yudha Tama, mengatakan total nilai kontrak pada kedua proyek itu sebesar Rp 1,3 triliun. Ia merinci proyek HPK nilai kontraknya sekitar Rp 500 miliar, sedangkan untuk pembangunan gedung Kemenko Marves sebesar Rp 800 miliar.
“Kita dari proyek IKN ada dua sebenarnya, HPK yang sudah selesai Maret 2023. Terus sekarang sedang dalam proses konstruksi untuk kantor Kemenko,” ujar Yudha saat ditemui awak media di Stasiun Halim Kereta Cepat Jakarta Bandung, Kamis (13/7).
Yudha mengatakan progress Kantor Kemenko Marves hingga saat ini baru mencapai 7%, dan ditargetkan dapat rampung pada kuartal III 2023. Ia mengatakan, terdapat tiga kantor kementerian koordinator lainnya juga yang tengah dikerjakan namun oleh kontraktor yang berbeda.
“Targetnya selesai di Q3 2024, disana ada 4 paket sebenarnya. Ada 4 Kemenko, untuk WIKA Gedung itu khusus Kemenko Marves. Tapi yang lain bareng pengerjaannya, dan lokasinya berdekatan,” kata dia
Selain kedua proyek tersebut, dia mengatakan, WIKA Gedung juga tengah melakukan tender untuk hunian Aparatur Sipil Negara atau ASN. Yudha memperkirakan proses tender itu bisa selesai pada pertengahan tahun 2023, dan pekerjaan dilakukan pada akhir tahun.
“Tapi untuk target selesai mungkin sekitar 2023, atau kemungkinan pertengahan tahun ini selesai proses tender. Pengerjaan tahun ini juga, Q3 sampai Q4 kita mulai, ” ujarnya.
Gunakan Sistem Hybrid
Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR akan menggunakan sistem hybrid dalam proses pembangunan rumah susun untuk para ASN di IKN.
Direktur Jenderal Perumahan Iwan Suprijanto mengatakan, sebanyak 47 tower hunian ASN dan Hankam akan dibangun di IKN. Saat ini, Ditjen Perumahan tengah melaksanakan proses lelang rusun tersebut.
Iwan mengatakan, pembangunan 47 tower hunian ASN dan Hankam tersebut akan menggunakan sistem hybrid yaitu dengan kombinasi sistem volumetrik dan baja konvensional. Konstruksi baja konvensional digunakan untuk tangga darurat, core lift, koridor dan podium.
Sedangkan modul volumetrik dipasang menggunakan crane dan ditumpuk di atas podium serta ditambahkan fasad di bagian luar. Sistem hybrid diharapkan bisa memperpendek waktu pembangunan hunian vertikal, membuat hunian lebih nyaman sekaligus ramah lingkungan.
"Kami ingin para ASN dan Hankam yang pindah ke IKN nantinya bisa tinggal di hunian yang nyaman sehingga semangat dalam bekerja melayani masyarakat," kata Iwan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR, Jakarta, Selasa (13/6)
Adapun pembangunan hunian ASN pertama di IKN menggunakan anggaran senilai Rp 9,4 triliun.
Pembangunan seluruh Ibu Kota Negara dijadwalkan terus berlangsung hingga 2045. Total biaya pembangunan IKN diperkirakan Rp 466 triliun dengan dana dari APBN kurang dari 20%.
Penggunaan uang negara bisa secara langsung maupun dengan skema pengelolaan aset negara dengan mekanisme PNBP. Lebih dari 80% pembiayaan ibu kota baru akan melalui skema KPBU, investasi swasta, maupun BUMN dan BUMD.
