Tekan Impor Furnitur, Pemerintah Ajak IKM Mebel Masuk E-Katalog
Kementerian Perindustrian atau Kemenperin mengajak Industri Kecil dan Menengah Furnitur untuk masuk dalam e-katalog. Hal itu bertujuan untuk menekan impor furnitur yang selama ini kerap dilakukan oleh lembaga pemerintah dan BUMN.
Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kemenperin, Reni Yanita, mengatakan sebanyak 90 persen pabrikan furnitur di dalam negeri masih berskala IKM. Oleh sebab itu, Kemenperin mendorong agar industri furnitur Indonesia menguasai pasar lokal.
Dia mengatakan, pemerintah tengah menggenjot IKM Furnitur dengan sertifikasi tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Menurutnya, sertifikat tersebut dapat memudahkan produk-produk besutan IKM untuk masuk dalam e-katalog.
"Jadi, belanja-belanja pemerintah seperti yang dilakukan Kemendikbud yang banyak beli meja dan kursi, bisa ambil dari IKM furnitur," kata Reni kepada Katadata.co.id, Kamis (14/9).
Ketua Umum Asmisindo Dedy Rochimat menyampaikan industri furnitur Indonesia belum menguasai potensi pasar domestik. Pasalnya, produksi lokal masih harus bersaing dengan barang impor.
"Tren ini memberikan peluang besar bagi kita semua. Produsen lokal serta Usaha Kecil dan Menengah untuk meningkatkan kualitasnya dan bersaing di pasar domestik," ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mendorong industri furnitur menguasai pasar domestik agar tidak dikuasai produk asing. Jokowi mengarahkan agar industri furnitur memanfaatkan kebijakan pembelian dalam negeri pemerintah saat ini.
Dia mencatat anggaran belanja pemerintah tahun ini mencapai Rp 1.236 triliun. Menurutnya, pelaku IKM furnitur dapat mendaftarkan produknya dalam ekatalog agar dapat memanfaatkan sebagian anggaran tersebut.
"Oleh sebab itu, segera masukkan semua produksi mebel kita ke e-katalog agar memudahkan pembelian oleh pemerintah," ujarnya.
